TUNTUT KEADILAN, RATUSAN WARGA BANDAR BETSY DEMO DPRD SIMALUNGUN

SIMALUNGUN (Berita) : Ratusan warga Nagori Bandar Betsy, Kecamatan Bandar Huluan, melakukan aksi demo  kekantor DPRD Simalungun meminta  agar Bupati Simalungun DR.JR.Saragih SH.MM terbitkan surat yang menyatakaan  bahwa lahan tersebut tidak termasuk dalam  Hak Guna Usaha (HGU).

Aksi demo itu dilakukan berawal  dari adanya persoalan lahan seluas lebih kurang 146 hektare di Bandar Betsy. Dimana, sejak tanggal 2 Agustus lalu, lahan tersebut telah dilaksanakan eksekusi penyerahan bukti surat beserta tanah tereksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Simalungun dengan nomor : 45/BA/EKS/2011/PN-SIM), nomor : 11/PEN.PDT/EKS/2012/PN-SIM).

Namun, hingga saat ini lahan tersebut belum dapat dikuasai maupun diusahai oleh pemilik lahan yang sah dan telah berkuatan hukum tetap. Padahal, jika hukum dihormati dan ditaati oleh semua pihak, tidak ada satu kelompok pun yang dapat menghalang-halangi terlebih menindas, mengaiaya maupun menghadang para pemilik lahan tersebut untuk mengusahainya.

Selain itu, aksi demo tersebut juga dilakukan untuk memohon perlindungan hukum dan meminta keadilan. Karena, meskipun status lahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, warga diintimidasi, ditindas, dianiaya dan dihalang-halangi oleh premanisme yang diduga suruhan PTPN III. “Kami bukan meminta keributan, tapi kami meminta keadilan. Karena kami diteror walau sudah ada keputusan pengadilan, ” teriak warga saat aksi demo berlangsung di Polres Simalungun.

Sementara, Kabag Ops Polres Simalungun, Kompol Syamsul Siregar didepan ratusan warga mengatakan, akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kapolres Simalungun AKBP Agus Fajar SIK. Setelah melakukan aksi demo ke Polres Simalungun, ratusan warga Bandar Betsy dengan kordinator L Simare-mare yang mengatasnamakan Kesatuan Organisasi Reformasi Keadilan Rakyat (Koreker) tersebut, juga melakukan aksi demo ke DPRD Simalungun meminta agar DPRD Simalungun harus mengambil sikap tegas terhadap lahan dimaksut, karena setahu masyarakat bahwa lahan tersebut  masih menjadi status stanpas.

Sampai di gedung DPRD Simalungun, ratusan warga tersebut langsung disambut oleh Wakil Ketua DPRD Simalungun Ir Julius Silalahi dan anggota dewan Agus Salim, SPd dari komisi I. L Simare-Mare selaku Kordinator lapangan aksi mendesak agar membuat keputusan dan menentukan sikap, bahwa lahan tersebut sudah bisa diusahai masyarakat.

Tak berapa lama berselang, Ir Julius Silalahi selaku wakil ketua mengarahkan perwakilan para pendemo ke ruang Badan Anggaran (Banggar) untuk duduk bersama membahas tuntutan para pendemo. Di mana, tuntutan para pendemo, agar DPRD Simalungun menegaskan membuat keputusan, bahwa warga sudah bisa mengelola lahan tersebut.

Akan tetapi, karena masih ada pihak-pihak lain yakni, Kebun PTPN III mengupayakan hukum lain. ” Kita hargailah supremasi hukum, walau sudah dimenangkan. Jadi karena sudah diranah hukum, kita tunggu keputusan hukum, ” kata Julius.

Hal senada juga dikatakan Kabag Tapem Pemkab Simalungun, Pahala Sinaga mengatakan, sebelumnya sudah mengadakan pertemuan di aula Polres Simalungun dengan masyarakat pemenang eksekusi. ” Hasil kesimpulan, diharapakan kepada seluruh pihak, harus menghargai supremasi hukum dan jangan sampai ada terjadi yang merugikan kita masing-masing, agar tercipta situasi yang  kondusif,  aman dan tenang menunggu keputusan hukum  yang past karena kita ketahui bersama masih  pihak pihak terkait yang melakukan upaya hukum hal itu harus kita hargai. Dan akan kita sampaikan kepada Bupati DR JR Saragih, SH MM,  untuk membicarakan aspirasi warga ujar” kata Pahala.

Sementara, Agus Salim mengatakan, sudah berangkat tanggal 9-12 juni untuk menemui BUMN. Kemudian menemui BPN-RI untuk meminta peta lokasi tanah tersebut. “Supaya kita tau dimana saja. Tapi jawaban mengecewakan. Karena tidak bisa diberikan informasi mengenai peta. Dan menganjurkan supaya memberikan surat pengajuan kepada kepala BPN-RI, dan sudah kita layangkan. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban, ” jelas Agus.

L Simare-Mare selaku Kordinator lapangan aksi mendesak agar membuat keputusan dan menentukan sikap, bahwa lahan tersebut sudah bisa diusahai masyarakat. Usai duduk bersama di ruang Banggar membahas lahan tersebut, ratusan warga akhirnya pulang meninggalkan gedung DPRD Simalungun.

Pantauan kru koran ini, ratusan warga Bandar Betsy tersebut membawa spandu dengan bertuliskan, HGU PTPN III Bandar Betsy kurang lebih 5300 hektar sudah habis, Bapak DPRD tolong kami, Bapak Polisi yang baik hati tolong tunjukan kejujuran bapak kepada masyarakat, jangan berat sembelah, Tolong ditanggapi putusan pengadilan Negeri Simalungun dan membawa anak-anaknya lengkap memakai pakaian sekolah. (sur)
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *