SEKDAKO:SEBULAN BATAS WAKTU URUS IJIN

SUBULUSSALAM (Berita): Sekdako Subulussalam,H.Damhuri SP.MM,mengingatkan kepada pengelola galian C untuk segera mengurus ijin usaha dengan batas limit waktu satu bulan ke depan.

“Kita beri kelonggaran waktu satu bulan ini untuk mengurus ijin usaha Pertambangan Daerah (IUPD) bahan Mineral bukan logam dan batuan (galian C ) namun apabila sampai batas waktu itu juga para pengelola tidak mengindahkan nya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Damhuri,Kamis (20/9) di Aula Sekdako dalam acara rapat konsultasi.

Dikatakan, Pemko pada prinsip nya setuju pengutipan restribusi galian diserahkan kepada pengelola yang telah memiliki ijin sebagai sumber PAD,”Karena PAD itu penting untuk kesinambungan pembangunan dan membayar gaji pegawai,” sebutnya.

Dia juga mempertanyakan dimana kira – kira kendala para Pengelola supaya belum mengurus dan melengkapi legalitas perijinan.apakah memang belum tahu tata cara atau syarat – syarat mengurus,”saya persilahkan untuk menghubungi bagian ekonomi sekdako” ujarnya.

Habibuddin,Pengelola bahan galian pasir desa Pegayo mengatakan apabila memang galian C ini dianggap sebagai asset Daerah untuk PAD,kami sangat berharap akses jalan harus diperbaiki oleh Dinas PU Subulussalam karena kami juga membayar restribusi.

Syarifuddin,Ketua Komisi B DPRK Subulussalam mengutarakan bahwa pada prinsip nya pengelola Galian mau membantu PAD,karena menurutnya PAD kita tahun 2011 lalu hanya sekitar 9 Milyar dari target 11 Milyar.sementara biaya belanja hampir 200 Milyar.

Selanjutnya, kata Syarifuddin, akses jalan ke tengah warga harus mendapat perhatian serius,begitu juga warga yang mengelola bahan galian pun harus taat pada aturan mengurus ijin atau bila perlu kepengurusan ijin tahun pertama dilakukan pemutihan baru selanjutnya bayar.

Sementara,Drs.Hasanuddin,Kadis Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Subulussalam mengatakan bahwa biaya restribusi perijinan di Dinasnya bagi usaha yang berbadan Hukum  sebesar 500 ribu / tahun dan harus dibayarkan langsung 3 tahun serta bagi usaha per seorangan itu sebesar 250 ribu / Tahun.

Ditambahkan bahwa upaya penertiban pengelolaan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan ini sesuai dengan Perwal nomor 21 Tahun 2011,sebagai turunan dari Qanun Kota Subulussalam nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pungkas Hasan.(Zel)
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *