KEJATI SUMUT TAK BANYAK KOMENTAR TERKAIT KASUS PLTA ASAHAN 3

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumut belum mau berkomentar banyak prihal kasus dugaan korupsi mengenai pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 di Desa Batu Mamak, Kecamatan Pintu Pohan, Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir.

Dari penuturan Kasi Penkum Kejati Sumut Marcos Simaremare, hal itu dikarenakan sampai sekarang pihaknya masih melakukan pengumpulan bahan keterangan saja namun belum sampai tahapan penyidikan. Meski demikian, Marcos mengakui bahwa proses pengumpulan datan yang mereka lakukan sudah berjalan sejak satu bulan lalu.

“Saya membenarkan hal itu. Dan kami tengah mengumpulkan keterangan saja. Saya minta maaf kepada teman-teman tidak bisa memberikan informasi lebih terkait hal ini. Namanya pengumpulan keterangan bisa saja dihentikan. Jadi belum bisa data atau informasi-informasi lain saya berikan,” ujarnya, Jumat (21/9).

Lanjut Marcos, untuk mengumpulkan keterangan penjualan tanah kepada perusahaan PT PLN untuk pembangunan PLTA Asahan 3 tersebut, pihak Kejati Sumut pun telah turun ke lokasi serta memanggil beberapa pihak dan institusi yang mengetahui hal tersebut serta mengklarifikasi kejadian.

“Kami juga sudah mengetahui bahwa kasus ini tengah ditangani pihak kepolisian juga. Tetapi kami akan melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian atau melakukan MoU untuk melakukan penanganan kasus ini bersama-sama,” ujarnya.

Seperti diketahui, kasus ini bermula tak kala adanya indikasi dugaan kasus korupsi pembebasan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 merugikan negara sekitar Rp15 miliar. Kerugian negara tersebut akibat pembebasan tanah seluas lebih kurang 18 hektare di Kecamatan Meranti Pohan Kabupaten Toba Samosir yang dilakukan manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I.

Namun belakangan diketahui, areal yang dibebaskan tadiĀ  masuk dalam kawasan hutan lindung. “Saya belum bisa memberika data apa-apa. Kasus ini terkait pembebasan lahan saja untuk dilakukan pembangunan oleh PLN. Itu saja yang bisa saya sebutkan. Ini masih pengumpulan keterangan, berbeda kalau sudah masuk tahapan penyidikan,” ungkap Marcos.
sumber: medan.tribunnews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *