DUA GELOMBANG UNJUKRASA DI KANTOR WALI KOTA

MEDAN (Waspada): Dua gelombang pengunjukrasa mendatangi kantor Wali Kota Medan, Kamis (20/9). Ratusan pendemo yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan pedagang  kaki lima Pasar Petisah ini, meminta Pemko Medan tidak melakukan penggusuran seenaknya.

Para pengunjukrasa bukan saja melakukan orasi, namun sempat memblokir ruas jalan dan membakar ban bekas. Akibatnya, arus lalulintas dari arah Jln. Kapten Maulana Lubis  menuju Jln. Raden Saleh, terpaksa dialihkan ke Jln. Imam Bonjol Medan.

Puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Sumut itu menolak relokasi pedagang buku bekas di Lapangan Merdeka ke lokasi lainnya. Pasalnya, sejak tahun  1960an pedagang buku sudah memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa dengan menyediakan bukubuku murah.

“Kami menolak penggusuran pedagang buku bekas ke tempat lain. Pemerintah hanya mengorbankan masyarakat kecil untuk memenuhi keinginan dan kepentingannya sendiri,”  kata Koordinator Aksi Bibi saat melakukan orasi.

Dikatakan Bibi, hal itu bisa dibuktikan bahwa pembangunan Sky Bridge dan lahan parkir adalah hasil kontrak kerjasama antara Pemko Medan dengan PT KAI yang sekarang dikelola  oleh swasta. “Dengan konsekuensi ini Pemko Medan hanya memenuhi keserakahan pemilik modal dan menjadikan pedagang buku bekas sebagai tumbal,” tegas Bibi.

Apalagi, kata Bibi, hingga saat ini Pemko Medan belum ada menawarkan solusi berupa relokasi tempat yang lebih baik bagi kelangsungan pedagang buku bekas. “Ini jelas akan  membunuh perekonomian pedagang buku,” terang Bibi.

Seharusnya, Pemko Medan memberikan solusi bagi pedagang buku yang sudah sejak tahun 1960an menggelar dagangannya di kawasan Titi Gantung. Bahkan, tahun 2003  pedagang buku juga sudah direlokasi ke kawasan eks lintasan Sepatu RodaLapangan Merdeka hingga saat ini.

“Seharusnya pedagang buku ini dijadikan cagar budaya dan obyek wisata. Sebab, ratarata 4.000 pengunjung datang setiap harinya. Bahkan, wisatawan lokal maupun asing juga  sering berkunjung,” terangnya.

Karena itu, kata Bibi, Front Mahasiswa Sumut (FROMSU) yang terdiri dari berbagai aliansi mahasiswa yakni Formadas, KDAS, SMI Cabang Medan, HMI Fisip USU, HMI Hukum USU,  Basarmas UMSU, HMI UMSU dan FMN menuntut agar Pemerintah mencabut Undangundang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melegalkan perampasan hak rakyat,  revitalisasi lapak pedagang buku sebagai penyedia fasilitas pendidikan, tolak segala bentuk penggusuran untuk kepentingan penguasa dan kaum modal. Pemko Medan juga harus  bertanggungjawab atas kelangsungan hidup pedagang buku Lapangan Merdeka.

Sebelumnya, ratusan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Petisah Kota Medan melakukan aksi unjukrasa menuntut Wali Kota Medan Rahudman Harahap tidak menggusur keberadaan  mereka selaku pejuang ekonomi yang bergerak di bidang usaha mikro.

Massa yang tergabung dalam front anti penggusuran pedagang kaki lima, datang dengan membawa spanduk bertuliskan ‘Kita membutuhkan penataan dan pembinaan bukan  pemberangusan dan penggusuran’. Sedangkan relokasi yang diberikan di lantai II oleh PD Pasar, dinilai tidak bisa untuk mengais rezeki.

“Relokasi yang dilakukan hanya modus untuk pembinasaan atau penggusuran. Kami meminta Wali Kota Medan agar diberikan pembinaan dan penataan, karena kami  membutuhkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin sulit,” kata Rahmat selaku kordinator lapangan saat berorasi. (m50)
sumber: waspadamedan

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *