PEMKO MEDAN SIAPKAN SANKSI UNTUK PROVIDER JPKMS

Medan-andalas Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyambut baik saran DPRD Medan menyiapkan sanksi kepada pihak provider yang menelantarkan pasien pemegang kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS).

“Saran sanksi akan dipertimbangkan namun tentunya perlu kajian dan pendalaman sesuai dengan aturan dan ketentuan serta asas hukum yang berlaku,” kata Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam rapat paripurna menyampaikan nota jawaban Wali Kota Medan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan terhadap Ranperda JPKMS, di gedung DPRD Medan, Senin (17/9).

Selama ini, pada dasarnya Pemko Medan sudah menyiapkan sanksi kepada rumah sakit yang tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang tertuang di dalam pedoman pelaksanaan program JPKMS 2012. Tindakan tersebut mulai dari yang paling ringan sampai berat. “Penindakan bisa berupa teguran sampai dengan pemutusan perjanjian kerjasama,” ujarnya.

Tidak hanya terkait pelayanan, Pemko Medan juga akan berupaya meningkatkan pengawasan terhadap prosedur pelayanan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan harus sesuai dengan standar. “Semua klaim yang diajukan oleh rumah sakit telah melalui proses verifikasi oleh tim verifikator independen, baik tentang kelengkapan administrasi, pelayanan yang diberikan, dan termasuk rincian tindakan,” tandasnya.

Dengan begitu diharapkan seluruh provider bisa memenuhi ketentuan yang ada sesuai dengan standar pelayanan kesehatan JPKMS paling utama yaitu ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, kendali biaya dan melakukan pendataan, dan penetapan kepesertaan JPKMS serta pengawasan ketat terhadap provider.

Eldin mengakui, saat ini masih ada kendala krusial dalam pelaksanaan JPKMS terutama berkaitan dengan pelayanan dan kepesertaan serta pengendalian yang buruk. Selain itu masih ada rumah sakit provider yang kurang memahami prosedur dan aturan ketentuan pelayanan pola. “Di sisi lain, tuntutan di lapangan melebihi standar pelayanan peserta JPKMS,” unkapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya sejumlah fraksi DPRD Medan meminta Pemko Medan menyiapkan sanksi tegas kepada provider yang menelantarkan pasien pemegang kartu JPKMS.

Di antaranya, Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya Porman Naibaho, fraksi ini menilai penelantaran pasien miskin, penolakan pelayanan medis akibat tak mampu bayar seringkali terjadi. Jadi perlu adanya pasal tambahan yang mengatur sanksi pidana terhadap pemberi pelayanan kesehatan supaya peserta JPKMS terlindungi dengan optimal.

“Pada pasal yang mengatur tentang pelanggaran yaitu Pasal 8B kami usulkan dalam ayat 2 diatur sanksi dengan ancaman hukuman pidana penjara setinggi-tingginya enam tahun atau sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, penerapan sanksi pidana ini penting sebab penelantaran, pengabaian terhadap hak-hak pasien atau peserta JPKMS adalah tindakan mengancam nyawa manusia. “Masalah penelantaran dan sebagainya itu sudah sangat sering kita dengar baik melalui media massa baik media cetak maupun elektronik, namun tidak ada perubahan sampai sekarang. Jadi agar ada efek jera, perlu disiapkan sanksi,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan PPP. Melalui Ketua Fraksi PPP, Ahmad Parlindungan mengatakan, penerapan sanksi terhadap rumah sakit pelaksana pelayanan JPKMS baik sanksi perdata maupun pidana penting untuk memberikan jaminan terhadap masyarakat peserta JPKMS. “Perlu diatur tegas agar seluruh hak dan kewajiban terlindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (BEN)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *