KUALA NAMU MASIH TERKENDALA

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berharap sebagian warga Desa Telaga Sari dan Desa Dalu Sepuluh A di Kecamatan Tanjung Morawa bersedia mengosongkan lahan untuk pembangunan jalan arteri Bandara Kuala Namu.

“Masih ada belasan kepala keluarga lagi yang belum bersedia mengosongkan lahan,” kata Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang Safrullah di Lubuk Pakam, hari ini.
join_facebookjoin_twitter

Dia menjelaskan, luas lahan jalan arteri Bandara Kuala Namu yang belum selesai dibebaskan sekitar dua hektare persegi. Seluruh lahan yang belum dibebaskan tersebut sebelumnya berstatus eks hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II yang telah diserahkan Kementerian BUMN untuk pembangunan jalan arteri Bandara Kuala Namu.

Progres pembangunan jalan arteri sepanjang 13,5 kilometer yang menghubungkan Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa dengan Bandara Kuala Namu saat ini diperkirakan sudah mencapai 85 persen.

Pembangunan jalan arteri tersebut direncanakan selesai sebelum akhir tahun 2012 dan diproyeksikan sudah bisa difungsikan pada saat Bandara Kuala Namu beroperasi sekitar Maret 2013.

Dalam hal pembebasan lahan untuk jalan arteri Bandara Kuala Namu, Pemkab Deli Serdang ditunjuk pemerintah pusat sebagai panitia pembebasan lahan yang tugas pokoknya melakukan sosialisasi dan pendataan lahan.

Tugas pengukuran lahan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang dan penilaian harga tanah dilakukan tim pembebasan lahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam upaya merealisasikan target penyelesaian pembangunan ruas arteri tersebut, menurut Safrullah, pihak PTPN II perlu turut berperan membantu percepatan pengosongan lahan di sebagian areal eks HGU perusahaan perkebunan BUMN itu.

“Peran PTPN II memang sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pengosongan lahan untuk jalan arteri Bandara Kuala Namu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Humas PTPN II Rahmuddin mengatakan seluruh warga yang masih bertahan di lahan eks HGU PTPN II itu bukan pekerja maupun karyawan perusahaan perkebunan tersebut.

Oleh karena itu, pihak PTPN II tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengosongkan lahan untuk jalan arteri tersebut. “Mereka yang masih bertahan di lahan tersebut bukan karyawan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Sumut, Samsul Hilal mengatakan, dalam hal ini pemerintah provinsi sumatera utara (Pemprovsu) wajib ganti rugi kepada 107 KK yang tergusur akibat pembangunan Kuala Namu. “Negara wajib berikan ganti rugi. Karena masyarakat disana sudah menggarap lahan yang selama ini tidak dipakai pemerintah,” katanya.

Memang katanya, tanah milik masayarakat, namun negara dalam hal ini pemprovsu punya wewenang untuk menggunakan lahan/tanah tersebut untuk kepentingan bersama.

“Namun, dalam hal ini walau negara punya wewenang atas tanah tersebut, negara dalam hal ini pemprovsu harus bersedia mengeluarkan uang ganti rugi kepada masyarakat yang sudah turun temurun berdomisili di tanah tersebut,” ujarnya.

Ditanya mengenai, masyarakat setuju dengan ganti rugi, namun harga ganti rugi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, Samsul menyatakan dalam hal ini pemprovsu harus mencocokkan ganti rugi sesuai keinginan masyarakat. “Kalau tidak ada dana, silahkan masukkan anggaran ganti rugi ke APBD. Kenapa pemerintah harus kikir kepada rakyatnya sendiri,” ujar Samsul.
sumber: waspada

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *