KEJARI MEDAN TUTUP KASUS KORUPSI BKKBN

Medan-andalas Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menutup penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran program Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Sumut tahun 2012.

“Ya kasus itu sudah kita tutup. Ditutup ya bukan SP3. Jadi jangan salah. Saya lupa tanggal persisnya, tetapi pada hari Selasa lalu bulan September ini,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Bambang Riawan PribadiĀ  didampingi Kasi Pidsus Kejari Medan Robinson Sitorus kepada wartawan, Senin (17/9).

Menurutnya, setelah dilakukan penyelidikan serta pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket), penyidik tidak menemukan adanya indikasi korupsi atau kerugian negara.

Penyelidikan kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang disampaikan ke Kejari Medan pada Juni 2012 lalu terhadap adanya indikasi penyelewengan dana yang dilakukan oknum pejabat BKKBN Sumut terkait dana pada kegiatan penyuluhan Keluarga Berencana tahun 2011 sebesar Rp3 miliar.

Dari pulbaket yang dilakukan, kata Robinson menambahkan, penyidik telah melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya. Namun karena pengerjaannya sesuai bestek dan tidak ada indikasi penyelewengan, maka kasus itu ditutup.

Ditahan

Sementara itu Kejari Medan resmi menahan mantan Bendahara Kesbanglinmas Sumut Syarif Muda Hasibuan, setelah menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari Medan, Senin (17/9).

Kajari Medan Bambang Riawan Pribadi menyatakan, penahanan Syarif Muda berlangsung selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari itu.

“Penahanan Syarif Muda guna kepentingan penyidikan. Tersangka ditahan atas dasar pengembangan dari informasi dan data-data yang diperoleh dari tersangka sebelumnya yaitu Darwinsyah, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Kesbanglinmas Sumut,” ujarnya.

Bambang mengatakan, penahanan Syarif sesuai dengan perannya yang diduga ikut melakukan penyelewengan dana sisa APBD dan pajak tahun 2010, sebesar lebih kurang Rp2,5 miliar.

Syarif dikenakan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 8 UU RI No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 KUHPidana, dengan ancaman maksimal seumur hidup.

Robinson Sitorus menambahkan, dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa 14 orang saksi. Robinson mengaku, dalam kasus ini pihaknya terus melakukan pengembangan untuk mendapatkan tersangka-tersangka baru.

“Sampai saat itu baru dua tersangka. Tetapi kita akan kaji terus untuk mendapatkan tersangka baru. Selain itu, koordinasi dengan pihak BPKP terus berlangsung sampai hari ini, untuk memastikan berapa sebenarnya kerugian negara. Sebab Rp2,5 miliar itu hanya dihitung dari sisa anggaran dan pajak yang tidak disetor, tetapi itu belum mutlak dan terus berkembang,” ujarnya.

Disinggung terkait pelimpahan berkas Darwinsyah, yang kini ditahan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan sejak 16 Juli lalu, Robinson mengaku masih berada di jaksa peneliti. Jika berkas Darwinsyah yang juga mantan Kadisperindag Sumut tersebut telah rampung, maka akan disusun untuk tahap dua dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan.

Dalam kasus ini, Darwin dijerat pasal 2 (1) dan 3 UU jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah, dengan ancaman hukumannya 20 tahun sampai seumur hidup.(Fel/Gus)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *