POLA KERJA KEJAKSAAN TANJUNGPINANG DIPERTANYAKAN

Penyidik tidak memberi tahu mengenai status tersangka.

TANJUNGPINANG – Anggota tim pengacara pakar hukum tata negara Prof Yusril Izha Mahendra dari Izha & Izha Low Jakarta mempertanyakan pola kerja penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang terhadap kliennya, Gatot Winoto (mantan Plt Sekda), dengan Muhammad Yamin, yang telah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi Rp 1,102 miliar dari Rp 5,7 miliar Uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) APBD Kota Tanjungpinang 2010 di Sekda Kota Tanjungpinang.

Kepada wartawan di Tanjungpinang, Kamis (13/9), Yudi Anto Rikmadani, salah satu kuasa hukum kedua tersangka, menyatakan penyidik kejaksaan tidak memberitahukan status tersangka bagi kedua kliennya. Kedua pejabat Kota Tanjungpinang itu, dikatakan, juga tidak diperiksa sampai sekarang.

Mengenai penetapan Gatot dan Yamin termasuk Muhammad Rasyid sebagai tersangka (13/8) atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang selama 5 tahun bagi Fadil (35) pada (11/4), Yudi menafsirkannya ultra petitum.

“Tuntutan jaksa tidak sesuai dengan putusan hakim,” ujar Yudi kepada wartawan.

Sebagaimana diberitakan SH, Jaksa Maruhum Tambunan menuntut terdakwa Fadil, bendahara pembantu setdako selama 2,5 tahun, berdasarkan dakwaan yang diajukan dengan Pasal 3 jo Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Fadil, kata jaksa, negara dirugikan Rp 1,102 miliar. Tetapi Fadil menerangkan hasil korupsi hanya dinikmati Rp 100 juta, sedangkan Rp 1 miliar lagi dibagi atasannya, Plt Sekda Gatot Winoto selaku pengguna anggaran, Pejabat Penata Keuangan Muhammad Yamin, dan Bendahara Umum Muhammad Rasyid.

Dalam sidang pemeriksaan perkara waktu itu, saksi Gatot Winoto dengan Muhammad Yamin dan Muhammad Rasyid mengakui keterangan Fadil.

Atas fakta itu kemudian majelis hakim pengadilan Tipikor yang diketuai Sri Endang AN dalam putusan 5 tahun penjara bagi Fadil menyatakan ketiga saksi ikut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Jawaban Kajari

Menanggapi sorotan kuasa hukum tersangka tentang pola kerja kejaksaan, Kajari Tanjungpinang Saidul Rasli Nasution mengatakan penyidik kejaksaan tidak harus memberitahukan status tersangka bagi yang bersangkutan.

Menurutnya, penyidikan yang dilakukan tim kejaksaan merupakan tindak lanjut keputusan hukum yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan Tipikor terhadap Fadil. Penyidik dikatakan masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi guna menguatkan dua alat bukti yang dijadikan menetapkan para tersangka.

“Sudah lebih 25 saksi yang telah diperiksa,” ujar Kajari kepada SH, Kamis sore. “Usai pemeriksaan, saksi-saksi penyidik barulah memanggil para tersangka untuk diperiksa,” ia menambahkan.
sumber : shnews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *