AKHIR CERITA KORBAN WILAYATUL HISBAH

Putri hanyalah salah satu korban salah tangkap polisi Wilayatul Hisbah di Aceh.

“Ayah…, maafin Putri ya, Yah. Putri udah malu-maluin ayah sama semua orang. Tapi Putri berani sumpah kalau Putri gak pernah jual diri sama orang. Malam itu Putri cuma mau nonton kibot (keyboard-red) di Langsa.

Terus Putri duduk di lapangan begadang sama kawan-kawan Putri. Sekarang Putri gak tau harus gimana lagi, biarlah Putri pigi cari hidup sendiri, Putri gak da gunanya lagi sekarang. Ayah jangan cariin Putri ya…!!, nanti Putri juga pulang jumpai ayah sama Aris.

Biarlah Putri belajar hidup mandiri, Putri harap ayah gak akan benci sama Putri, Ayah sayang kan sama putri…???, Putri sedih kali gak bisa jumpa Ayah, maafin Putri ayah… Kakak sayang sama Aris, maafin kakak ya.. (Putri sayang Ayah)”.

Inilah surat terakhir Putri, remaja berumur 16 tahun warga Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur, Provinsi Aceh untuk keluarganya sebelum meninggal dengan cara gantung diri di rumahnya. Surat itu tergeletak di dalam kamar di mana jenazah Putri ditemukan adiknya, Haris (10) pada Kamis (6/9) sekitar pukul 22.00 WIB.

Malam itu, Haris yang baru terbangun dari tidur hendak mencari kakak perempuannya. Haris lalu masuk kamar Putri yang tidak terkunci. Namun, saat membuka pintu kamar, siswa Sekolah Dasar (SD) tersebut melihat kakaknya tergantung tali plastik warna hitam, dengan kaki menyentuh tanah.

Melihat kejadian itu, Haris lalu berteriak meminta pertolongan dari tetangga karena di rumahnya mereka hanya tinggal berdua. Bapak dan kakak laki-laki mereka sedang tidak berada di rumah, sementara sang ibu bekerja di Malaysia setelah bercerai dengan suaminya.

Warga bergegas berdatangan untuk melihat Putri yang gantung diri di kayu penyangga atap rumah.

Kapolsek Birem Bayeun, Iptu Zulkarnaen mengatakan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan visum ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa. Hasilnya, sangat menyakinkan bahwa gadis itu meninggal karena gantung diri dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Sebelum kejadian itu, Putri pada Senin (3/9) dini hari ditangkap polisi Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa karena sedang bersama seorang teman perempuannya duduk di Lapangan Merdeka Kota Langsa. Saat ditangkap, WH Kota Langsa menyebut Putri dan rekannya adalah pekerja seks komersial (PSK). Ini berbeda dengan surat yang ditulis Putri sendiri yang membantah menjadi PSK.

Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, kepada SH mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran yang mereka lakukan, saat ditangkap Putri dituduh sering melayani pria hidung belang dan bekerja pada germo. Saat ayah Putri datang ke kantor WH Kota Langsa untuk menjemput anaknya, WH juga mengatakan hal demikian. “Kami menduga Putri malu dituduh PSK,” ujar Zulfikar.

“Dalam kasus ini Wilayatul Hisbah tidak menerapkan prinsip hukum presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Wilayatul Hisbah telah menuduh dengan sembarangan. Tentu ini menjadi beban psikologis bagi korban,” tuturnya.

Menurut Zulfikar, tuduhan WH itu tidak mempertimbangkan masa depan korban yang usianya masih tergolong anak-anak.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah Aceh, Khalidin, menegaskan bahwa WH telah bekerja sesuai prosedur, termasuk membina Putri. “Kami tidak bertanggung jawab karena setelah pembinaan, dia telah kami kembalikan kepada orang tuanya,” ujar Khalidin.

Semua yang tertangkap dibina oleh WH, namun jika masih anak-anak di bawah umur akan dikembalikan kepada orang tuanya. “Putri ditangkap dini hari di lapangan. Kan tidak wajar remaja putri berkeliaran tengah malam, makanya ditangkap,” ujar Khalidin.

Peraturan Diskriminatif

Menanggapi kasus tersebut, sejumlah aktivis kemanusiaan dan anak mengimbau semua pihak agar mengedepankan kepentingan anak dalam setiap penyelesaian masalah. Dengan adanya kasus itu, para aktivis anak dan kemanusiaan meminta pemerintah mengevaluasi berbagai peraturan yang diskriminatif.

Psikolog dan pemerhati masalah anak, Seto Mulyadi, mengatakan, munculnya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan ketidakmampuan orang dewasa untuk memahami kondisi anak. “Orang dewasa harus peduli dan memahami hak anak, dan mengedepankan penerapan hukum yang ramah pada anak,” ujar Kak Seto, di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras), Jakarta, Kamis (13/9).

Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Muhammad Ihsan menambahkan, seharusnya kasus pelanggaran yang dilakukan anak diselesaikan dengan menggunakan perspektif anak. “Contoh paling sederhana adalah jangan pernah mendatangi rumah si anak yang diduga melakukan pelanggaran dengan cara-cara mencolok, karena dapat membuat si anak trauma,” kata Ihsan.

Oleh karena itu, dia menilai tewasnya Putri di Aceh diduga kuat karena merasa malu. Kemampuan seorang anak untuk menyelesaikan masalah tidak sekuat orang dewasa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa penanganan hukum seorang anak harus dibedakan dengan perlakuan pada orang dewasa.

Selain itu, identitas anak dan informasi lainnya yang dapat mengarahkan pada pribadi seorang anak tidak boleh terungkap di media. “Kalaupun bersalah, undang-undang menjamin dia untuk tidak dipublikasikan,” katanya. Maka KPAI akan membicarakan masalah ini dengan kepolisian Aceh.

Andy Yestriyanti, Komisioner Komisi Nasional Perempuan, menilai kasus di Putri terjadi akibat kesalahan dalam penerapan perda syariah. Ini karena pada praktiknya, Pemerintah Aceh selalu menempatkan masalah pada taraf moral, sehingga proses hukumnya berdasarkan pada praduga.

Perlakuan hukum terhadap anak di bawah umur dan perempuan harus mengedepankan perspektif HAM dan perlindungan terhadap anak dan perempuan. “Meski Aceh merupakan daerah istimewa dengan syariat Islam, tidak boleh mengabaikan hukum nasional. Karena itu, pemerintah Aceh harus mengevaluasi peraturan yang diskriminatif,” ucapnya.

Menurut catatan Komnas Perempuan, kasus seperti ini bukanlah yang pertama. Ada banyak kasus salah tangkap lainnya.

“Ini adalah tragedi kemanusian, sebab banyak peraturan yang menyebabkan seseorang dituduh dan dilabel sebelum dilakukan pemeriksaan yang mendalam. Menjadi sebuah masalah bila negara mengatur cara berbusana seseorang yang mencerminkan keimanan seseorang,” ujarnya.

Kepala Biro Pemantauan Kontras Feri Kusuma menilai qanun (perda Aceh mengenai syariat Islam) yang dipakai polisi syariah Aceh digunakan secara berlebihan. Gadis di bawah umur yang berada di luar rumah hingga larut malam langsung ditangkap dan diceramahi di depan umum dan dituduh PSK, ujarnya. Padahal, setelah dilakukan pemeriksaan, gadis tersebut tidak terbukti bersalah.

Itulah… label telah disematkan pada Putri. Entah perasaan apa yang masih tersisa di hati para polisi Wilayatul Hisbah.(Saiful Rizal)
sumber : shnews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *