OKNUM GEUCHIK DITUDING SAHKAN PENJUALAN TANAH HIBAH

Aceh Utara-andalas Seorang oknum pejabat desa, Geuchik/Kepala Desa (Kades) Desa Matang, Kecamatan Julok, Aceh Timur, terindikasi merekayasa akte tanah hibah di desa setempat dan kemudian menjualnya.

Usuha kades yang satu ini, lumayan mengagumkan. Pasalnya, mampu membodohi warga desanya bertahun-tahun lewat upaya menyembunyikan akte hibah asli, sebidang tanah berukuran 10.600 meter persegi, yang dihibahkan sebagai tanah pembangunan tempat pendidikan melalui oknum Geuchik RD. Oleh ahli waris anak dari Alm Syafie Amin warga Desa Uyok, kecamatan yang sama.

Dasarnya, sebidang tanah tersebut dengan sahnya telah dihibahkan oleh ahli waris sebagai tempat areal pembangunan Madrasah Aliyah Negeri, pada tahun 2007. Sebagai ahli waris mencantumkan lima nama, yakni Syafie Amin, antaranya Usman Syafie, Jafaruddin Syafie, Rajab Syafie, Hanawiyah Syafie dan Dahlia Syafie. Pada tahun itu juga tertanggal 16 Januari 2007 tanah tersebut di Aktekan sebagai tanah hibah, yang dibuat pejabat pembuat akte Amiruddin SH NN, Kakanwil BPN Propinsi Aceh, akte tersebut dikeluarkan secara resmi lewat no 640-21/26/2007.

Usman Syafie selaku pihak pertama, telah menyerahkan tanah mereka untuk pembangunan sekolah kepada pihak kedua, Geuchik RD, yang disaksikan oleh Sulaiman Hamzah dan Abu Bakar Saleh yang merupakan tokoh masyarakat Desa Matang.

Informasi yang disampaikan warga kepada andalas, Sabtu (8/9) pekan lalu menyebutkan, keberadaan, baik akte asli, maupun copynya tidak pernah ditampilkan di hadapan masyarakat. Namun permasalahan masih aman-aman saja, sebab saat itu belum mencuatnya isu tanah hibah akan dikuasai kembali oleh ahli waris lewat surat pencabutan hibah yang dikeluarkan pada tahun 2010 lalu.

Sebelum adanya informasi pembangunan sekolah yang akan dianggarkan dana pembangunannya, diduga lobi geuchik untuk menjualkan tanah tersebut berhasil tanpa sepengetahuan warga desa.

“Saat turunnya tim dari Banda Aceh melakukan observasi ke lokasi sekolah yang akan dibangun, geuchik spontan saja berkata, dimana mau dibangunkan sekolah, di situ? Kan sudah tidak ada lagi tanah itu, sudah dijual oleh ahli waris,” kata Tgk Husen, Tuha Peuet (tokoh perangkat desa-red). Ia dan puluhan warga lainnya terkejut, sebab belum pernah ada rapat koordinasi gampong yang menyebutkan tanah itu, bukan lagi tanah hibah.

Upaya masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pejabat geuchik yang bersangkutan tetap tidak juga didapatkan, kendati pernah diadakan rapat musyawarah desa, yang sengaja geuchik dipanggil, namun rapat tersebut tidak juga menyelesaikan masalah. Bahkan, geuchik yang bersangkutan turun dari rapat secara tanpa hormat.

“Malam itu kami sengaja buat rapat, khusus rapat tokoh masyarakat, kami pertanyakan, keberadaan surat akte asli untuk diperlihatkan kepada masyarakat. Kami bilang jika bersedia memperlihatkan surat akte itu, silahkan menjabat geuchik sebagaimana layaknya. Jika keberatan, maka terpaksa kami akan meminta geuchik berhenti untuk sementara waktu.

Tapi apa yang dia jawab, jabatan geuchik saya tidak pernah ada yang bisa menggugatnya, juga surat akte hibah sudah tidak ada lagi, katanya secara emosi terus pergi dari rapat,” jelas Tgk Husen, diamini H Sulaiman, juga dibenaran oleh Syukran yang juga merupakan tokoh masyarakat.

Kendati, sudah melewatkan berbagai musyawarah, baik di desa, Pemukiman bahkan di muspika, hingga saat ini terhitung tiga tahun terakhir permasalah tersebut belum juga terselesaikan. Akhir masyarakat mendatangi BPN untuk mendapatkan dokumentasi tanah hibah. “Tiga kali kami mendatangi BPN Kabupaten Aceh Timur, baru kami diberikan dokumentasinya, di sanalah kami berdapatkan berkas surat-surat permainan geuchik,” imbuh Tgk Husen.

Ternyata, tambahnya, pada 3 April 2010, akte resmi hibah telah dimensoskan oleh selembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dikeluarkan oleh Syarifuddin Syafie (alm). Akte resmi dihilangkan begitu saja oleh pihak tersebut tanpa sepengetahuan siapapun.

Dibalik semua itu, diduga RD mendalangi kejahatan kriminal yang memensoskan akte lewat sporadik, dan juga beberapa indikasi lainnya terkait kejanggalan surat-menyurat, dalam akte menyebutkan no sahnya (640-21/26/2007). Sedangkan di dalam surat pernyataan pencabutan hibah, menyebutkan menindak lanjuti akte hibah nomor yang berbeda.

Harapan masyarakat, meminta kepastian hukum terkait masalah Desa Matang, Kecamatan Julok itu terjawab dan dapat diproses berdasarkan jalur hukum. Hingga, Minggu (9/9) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seperti Dirsus Hukum dan HAM dan TOPAN RI pun ikut terpanggil untuk menyelesaikan masalah itu.

“Sementara waktu masyarakat dapat bersabar dulu, ini akan kita proses menurut jalur hokum, dan kepada pemerintah terkait bisa menyelesaikan permasahan warga yang diakal-akali oleh suatu oknum tertentu,” kata Kapol LBH, Darwin Ismail SH, saat menijau lokasi yang ditemani empat puluhan warga desa Matang.

Geuchik yang dicoba hubungi andalas melalui selularnya, tidak tersambung. Demikian juga, guna meminta konfirmasi publik andalas sempat mendatangi rumah RD dekat Jalan Nasioanal, Julok, Kabupaten Aceh Timur pada Minggu (9/9), tapi oknum geuchik terkait sedang tidak berada di tempat. “Mau cari siapa, kalau geuchiknya baru saja keluar dan saya tidak tau kemana,” ujar singkat, seorang perempuan di dalam rumah yang tidak menyebutkan nama.

Berdasarkan keterangan warga, beberapa minggu terakhir ini oknum RD sering tidak di rumah selama dilayangkan surat dari kepolisian Sektor setempat, berhubung kasusnya sudah lama dilaporkan. (EN)
sumber : http://harianandalas.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *