PPATK: SELURUH ANGGOTA BANGGAR TERLIBAT KORUPSI

Laporan yang mengindikasikan keterlibatan seluruh pemimpin dan anggota Banggar DPR mubazir.

JAKARTA – Seluruh pemimpin dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR diduga kuat terlibat korupsi karena terdeteksi melakukan transaksi keuangan mencurigakan. Demikian Laporan Hasil Analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“(Yang terlibat-red) Banggar secara keseluruhan,” ujar Muhammad Yusuf, Ketua PPATK, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/9) malam. Ia mengatakan, saat ini 12 orang pemimpin dan anggota Banggar dari pelbagai fraksi dilaporkan memiliki transaksi keuangan mencurigakan.

Muhammad mengatakan, transaksi mencurigakan milik pemimpin dan anggota Banggar sudah dilakukan sejak 2005. Angka transaksi mencurigakan, lanjut dia, jumlahnya mencapai miliaran rupiah. “Transaksi mencurigakan kebanyakan tunai,” ujarnya.

Selain itu, Muhammad tidak membantah ketika ditanya soal keterlibatan Mirwan Amir, mantan Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Partai Demokrat. “Dia (Mirwan) orang Banggar bukan? Ya sudah, itu saja jawaban saya,” katanya.

Muhammad mengatakan, 18 hasil laporan yang menunjukkan adanya transaksi mencurigakan dari pemimpin dan anggota Banggar telah disampaikan ke Komisi Antikorupsi. Tindak lanjut laporan tersebut, kata dia, telah diserahkan ke Komisi Antikorupsi.

Sejumlah pemimpin dan anggota Badan Anggaran pernah dipanggil Komisi Antikorupsi terkait sejumlah kasus korupsi, di antaranya Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Olly Dondokambey, I Wayan Koster, Mirwan Amir, dan Emir Moeis.

Jangan Mubazir

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi diminta segera mendalami Laporan Hasil Analisis PPATK. Bila tidak segera ditindaklanjuti, laporan yang mengindikasikan keterlibatan seluruh pemimpin dan anggota Badan Anggaran DPR itu akan mubazir.

“Selama ini data PPATK yang diberikan kepada aparat penegak hukum banyak mubazir lantaran banyak tidak dipergunakan,” kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), ketika dihubungi SH di Jakarta, Jumat (7/9).

Uchok mengatakan, PPATK lebih baik jangan hanya memberikan laporan. Namun, mereka juga menindaklanjuti laporan tersebut. PPATK juga seharusnya turut bekerja sama dengan Komisi Antikorupsi untuk membuktikan keterlibatan Badan Anggaran dalam sejumlah kasus korupsi.

“Jangan hanya memberikan data tersebut, tetapi KPK harus menggandeng PPATK untuk menelusuri lebih dalam data temuan ini,” ujarnya.

Selama ini, menurut Uchok, data yang diberikan PPATK hanya dijadikan “pintu masuk” atas sebuah kasus. Bahkan, tak hanya itu, lembaga negara lain yang pernah diberikan laporan oleh PPATK hingga kini tidak pernah menindaklanjutinya.

“Misalnya, (laporan) rekening ‘gendut’ PNS atau kepala daerah yang mencurigakan ke Kementerian Dalam Negeri. Sampai sekarang, publik tidak dengar apa yang dilakukan kementerian tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Uchok, PPATK juga harus membuka satu demi satu nama-nama pejabat atau anggota dewan yang terdeteksi memiliki transaksi keuangan mencurigakan.
sumber : http://www.shnews.co

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *