POLRES TAPUT TENGAHI KASUS TANAH SIPOHOLON

Tarutung, (Analisa). Polres Taput mengambil alih penanganan kasus sengketa tanah konflik seluas 9.968 m2 di Desa Situmeng Kecamatan Sipoholon Kabupaten Taput.
Polres terpaksa turun tangan, karena kedua belah pihak yang bertikai antara pihak Tongam Lumbantobing selaku pemilik tanah dan pihak ahli waris Maruhum Situmeang selaku penggugat hingga bersitegang atas tanah itu.

“Tapi bahasanya bukan mengembilalih, kita hanya menangani kasus tanah itu karena kedua belah pihak yang bertikai antara Tongam Lumbantobing dan Maruhum Situmeang belum bisa damai, dan bersitegang atas kepemilikan tanah itu,” tandas Kasubbag Humas Polres Taput Aipda W Baringbing kepada wartawan di Mapolres, Jumat, (7/9).

Menurut Baringbing, sebelumnya pihak Polres sudah menyarankan agar kedua belah pihak menyelesaikan persoalan tanah itu secara kekeluargaan.

Polres sudah memfasilitasi kedua belah pihak untuk menempuh jalur perdamaian dengan membuat tiga point kesepakatan. Pertama, pihak Maruhum Situmeang tidak menghalangi dan mengganggu pembangunan gedung yayasan sekolah di atas tanah itu.

Kedua melakukan pengukuran ulang terhadap tanah, dan ketiga bila tanah Tongam Lumbantobing melewati batas, harus membayar tanah tersebut kepada Maruhum Situmeang.

“Tapi sampai sekarang tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, khususnya menyangkut point ketiga,” ujarnya.

Disebutkan, sebelumnya persoalan kasus tanah ini muncul ketika pihak Tongam Lumbantobing yang membeli tanah seluas 9968 m2 dari pihak Maruhum Situmeang dan mendirikan bangunan sekolah. Tiba-tiba, pihak ahli waris Maruhum Situmeang melakukan gugatan dan menyatakan, luas tanah milik Tongam Lumbantobing sudah melewati batas.

“Setelah didirikan bangunan di yayasan di atas tanah itu, tiba-tiba ada gugatan dari ahli waris pihak Maruhum Situmeang, menyatakan, luas tanah milik Tongam Lumbantobing sudah melewati batas, gugatan terjadi sejak Juni 2012 lalu dan hingga kini masih belum ada penyelesaiannya,” ucapnya.

Baringbing menegaskan, pihak Polres dalam penanganan ini akan berupaya untuk kembali memfasilitasi untuk pe “Penanganan yang kita lakukan dalam bentuk dengan memfasilitasi kembali kasus tanah tersebut untuk diselesaikan secara damai, kalau memang tidak bisa lagi maka tentu penyelesaiannya kita serahkan menempuh jalur hukum,” tandasnya. (can)
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *