MENTERI NYATAKAN TAK ADA PULAU DIJUAL

MEDAN – Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo menegaskan tidak ada penjualan pulau termasuk di Nias seperti isu yang beredar sehingga masyarakat diminta tidak resah dengan isu itu.

“Kepastian tidak ada penjualan pulau di Indonesia itu dinyatakan Menteri Kelautan dan Perikanan,Sharif C Sutardjo dalam pertemuan dengan Komite II DPD RI di Jakarta, Jumat,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba melalui telepon selular dari Jakarta, hari ini.

Dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, Parlindungan berharap, masyarakat Indonesia khususnya di Sumut yang dilanda isu bahwa salah satu pulau yang akan dijual ada di Nias, tidak lagi was-was.

Mengutip pernyataan Menteri, Parlindungan yang merupakan anggota DPD RI utusan Sumut, menyebutkan, izin kepemilikan atas pulau-pulau di Indonesia berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan hingga kini tidak ada pelepasan atau jual-beli pulau-pulau di Indonesia baik kepada pengusaha lokal dan asing.

Menteri menegaskan, apabila terjadi transaksi jual-beli pulau di masyarakat antara lain rumor penjualan pulau di Nias, dipastikan ilegal dan tentunya dikenakan tindakan hukum.

Diakui Indonesia memiliki banyak pulau yakni sebanyak 13.640 pulau dan terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar yang tersebar dari barat hingga ke timur Indonesia.

Dari 92 pulau itu, sebanyak 61 pulau yang berpenduduk dan sisanya tidak berpenghuni. “Saat ini, Kementerian Kelautan semakin meningkatkan pengawasan atas pulau-pulau kecil terluar tersebut agar tidak terjadi kembali pencaplokan oleh negara asing. Yang pasti tidak ada penjualan pulau,”kata Parlindungan.

DPD RI sendiri, kata dia, selain meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan pengawasan atas pulau terluar, juga meningkatkan perekoomian di pulau itu serta semakin memberikan perlindungan kepada nelayan nasional.

Parlindungan berharap agar soal perizinan melaut para nelayan yang dewasa ini masih terjadi tarik menarik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perhubungan, harus dituntaskan.

“Nelayan Indonesia harus diberi lebih leluasa lagi untuk melaut sehingga tidak selalu ditangkap pemerintah asing dengan dalih sudah melewati batas zona tangkapan.Juga menyangkut soal kepemilikan kapal atau alat tangkap bagi nelayan harus diperjelas,”katanya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dinilai perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas pelabuhan Sibolga-Tapanuli Tengah, Nias dan Pangkalan Susu agar dapat disinggahi kapal-kapal besar sehingga dapat meningkatkan perekonomian nelayan dan termasuk pendapatan Pemerintah Sumut.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *