KPK TEMUKAN ALIRAN DANA MILIARAN RUPIAH

Tersangka ZD akan segera menjalani masa persidangan.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam perkembangan penyidikannya, menemukan setidaknya ada uang Rp 10 miliar yang diterima tersangka ZD dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan anggaran pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2010-2012.

Sebelumnya disebutkan ZD dan anaknya, DP menerima uang Rp 4 miliar dalam kasus itu. Namun, usai memeriksa sejumlah saksi, KPK menemukan pertambahan nilai uang suap yang diterima keduanya.

Anggota Komisi VIII DPR itu diduga mengatur anggaran agar diterima oleh pihak tertentu. Dia juga diduga memengaruhi oknum di Kementerian Agama (Kemenag) untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam lelang proyek pengadaan Alquran dan laboratorium komputer itu.

“Pengurusan di Kemenag itu sifatnya memengaruhi agar Kemenag memenangkan si a atau si b,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers, Jumat (7/9).

Atas perbuatannya, ZD diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau b subsider Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 jo Pasal 65 KUHP.

Zulkarnaen diduga mengarahkan oknum Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam untuk berkoordinasi dengan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (PT A3I) dalam pengadaan Alquran senilai Rp 20 miliar.

Tidak hanya itu, Zulkarnaen diduga mengarahkan oknum di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) untuk mengamankan proyek laboratorium senilai Rp 31 miliar dengan PT BKM. Perusahaan-perusahaan ini diduga merupakan perusahaan milik kerabat ZD.

KPK juga resmi menahan anggota Komisi VIII DPR ZD. ZD tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan anggaran pengadaan barang dan jasa di Kemenag tahun anggaran 2010 dan 2012.

“Penyidik KPK dalam rangka kepentingan penyidikan, melakukan upaya penahanan untuk tersangka ZD. Dia akan ditahan selama 20 hari pertama yang terhitung sejak hari ini hingga 26 September,” Johan menegaskan.

Zulkarnaen, usai diperiksa, mengelak bahwa dia mengurusi proyek tersebut. Dia mengatakan selaku anggota DPR tidak ada kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, program tersebut adalah milik pemerintah.

“Saya kira mekanisme pengadaan lelang dalam hal barang dan jasa di program pemerintahan adalah kewenangan pemerintah. DPR itu hanya berada pada tataran kebijakan anggaran,” katanya.

Dengan keras, dia juga menyebutkan bahwa perusahaan anaknya, PT Karya Sinergy Alam Indonesia (KSAI), tidak memenangi tender untuk dua proyek di kementerian itu. Tidak benar informasi yang menyebutkan anaknya memenangi tender.

Zulkarnaen masih enggan mengungkapkan siapa yang memberikannya suap. Dia juga menegaskan, perbuatannya tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar di mana dia menjabat wakil bendahara umum. Dia memilih mengikuti prosedur yang ada dan menganut asas praduga tak bersalah.

“Saya kooperataif dengan KPK. Saya tegaskan apa yang berlaku dengan diri saya ini tidak berhubungan dengan partai dan saya tegaskan saya akan lakukan upaya hukum dalam rangka tegakkan persoalan yang berhubungan dengan keadilan,” ujarnya.
sumber : http://www.shnews.co

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *