KEJAGUNG SELIDIKI KORUPSI PLN BELAWAN

MEDAN – Sesuai surat perintah penyidikan No: Print-52/F.2/Fd.1/05/2012 tanggal 9 Mei 2012, tim Jampidsus Kejagung menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangkit Gas Turbin (GT) 12, 21 dan 22 di PT PLN Belawan.

Pidsus Kejagung yang dipimpin Kasubdit Penyidikan Tipikor Kejagung, Muhammad Yusuf langsung menuju kantor PT PLN KITSBU untuk mengambil berkas-berkas dan dijadikan sebagai barang bukti.

Tim penyidik berencana melakukan investigasi terhadap seluruh panitia pengadaan barang jasa PLN KITSBU tahun 2007-2012, perusahaan pengadaan bertugas memperbaiki unit gas turbin. Termasuk pekerjaan Life Turbine Extension (LTE) yaitu PT Pembangkit Jawa Bali Service (PJBS) dan PT Sulzer Turbine Indonesia (STI).

Penyidik juga akan memeriksa GM PT PLN KITSBU, Ir Chris Leo Manggala, dan 3 mantan GM PLN KITSBU, Albert Panggaribuan, Misbacul Munir dan Ikuten Sinulingga.

Sebelumnya, Kejagung melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT PLN KITSBU berkaitan dengan Unit pembangkit GT 12 dan GT 21-22 dengan 2 surat perintah penyidikan dan tim terpisah sesuai dengan laporan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosisasi Kontraktor Kelistrikan Indonesia (DPD AKKLINDO) Provinsi Sumatera Utara, Didhin Mahidin.

Dalam kasus GT 12, penyidik telah memeriksa Leo Manggala, panitia perusahaan pengadaan barang dan jasa serta PT Siemens Indonesia sebagai pabrikan spare part. Serta penyidik juga telah mendapat saksi ahli dan auditor Negara.

Dalam laporan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa GT 21-22, ternyata panitia justru memenangkan penawar tertinggi yakni MAPNA dari Iran yang bukan Original Of Manufacture (OEM) dan mengalahkan PT Siemens Indonesia yang merupakan OEM serta memiliki reputasi internasional.

Harga spare part Non OEM memang lebih murah 40 persen dibandingkan OEM. Disamping itu, unit GT spare part tiruan (Contingency Part) dan bekas (refurbisment) yang diduga penyebab utama rusaknya unit GT 21-22 yang hingga kini belum dapat dioperasikan. Kerugian diperhitungkan Rp 150 miliar.

Sedangkan dalam kasus GT 12, yang perbaikannya dilakukan oleh PT PJBS dengan Sub Kontraktor PT Sulzer Turbine Indonesia dengan pengadaan spare part sebesar Rp 200 miliar.

Ternyata kontraktor pelaksana tidak bisa memenuhi standar teknis yang ditetapkan dalam kontrak. Dimana, seharusnya output daya maksimal 128 MW, akan tetapi justru menurun menjadi 60 MW, jauh dari output. Daya sebelum diperbaiki yakni 100 MW, bahkan vibrasi dan temperature unit menjadi tidak normal. Dalam kasus ini kerugian Negara mendapai Rp 300 miliar.

Leo Manggala tidak memberikan konfirmasi apapun mengenai kedatangan penyidik Kejagung. Demikian juga Ketua panitia tender pelaksana proyek LTE GT 21-22, Ir Surya Dharma Sinaga.

Terkait kedatangan tim penyidik Tipikor Kejagung menggeledah dan memeriksa puluhan saksi terkait kasus pembangkit gas turbin di Belawan. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Marcos Simare-mare membenarkan memang ada pihak Kejagung yang datang ke Medan, namun untuk detailnya hasil penyidikan sebaiknya menghubungi Kapuspenkum Kejagung.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *