PERNYATAAN PEJABAT PEMPROVSU DIKECAM LSM

Tebing Tinggi-andalas Terkait pernyataan Sekretaris Plh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Sumut Drs Achmad Ramadhan MA, bahwa Pemprovsu belum memberikan perhatian terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Sumut. Hal itu mengindikasikan, Pemprovsu tidak menganggap HIV/AIDS sebagai bencana nasional yang harus ditanggulangi secara serius.

Demikian diungkapkan Ketua Lembaga Peduli AIDS dan Narkoba (LapaN) Kota Tebing Tinggi, Ali Yustono di Kantor Jalan Bukit Jamu Tebing Tinggi, kemarin, terkait pemberitaan salah satu media terbitan Medan pada Rapat Evaluasi Program Prioritas Kegiatan yang dilaksanakan KPA Provsu.

Epidemi HIV/ AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan, karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosio ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

“Pengalaman menunjukkan hanya dengan kepemimpinan dan respon yang kuat saat ini akan bisa menghindari terjadinya bencana nasional untuk anak dan cucu kita di masa medatang,” ungkap Ali.

Dengan makin meluasnya epidemi AIDS di dunia dan disadari dapat berdampak luas di segala bidang, respon yang telah dilakukan Indonesia. Di antaranya membentuk KPA berdasarkan Keppres No 36 tahun 1994 dan disusunnya Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS, perlu diperkuat dan disempurnakan.

Walaupun agama dan budaya Indonesia tidak mengizinkan hubungan seks di luar nikah, dalam kenyataannya penularan melalui hubungan seksual meningkat di hampir semua propinsi.

Dari hasil penelitian perilaku diketahui bahwa lebih dari separuh laki-laki dari kelompok tertentu baik yang sudah menikah maupun belum menikah, pernah berhubungan seks dengan wanita penjaja seks dalam tahun terakhir.

Dalam hubungan ini, sembilan diantara sepuluh orang tidak selalu menggunakan kondom, dan angka ini merupakan yang terendah di bandingkan dengan negara Asia lainnya. Maka, yang diperlukan program penanggulangan HIV/AIDS yang konkret.

“Utamanya, di hulu dengan menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK), dan mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi yang dikandung,” tambahnya.

Sungguh hal mengherankan terjadi di Sumut, pemerintah sendiri tidak mempunyai program penanggulangan yang konkret, terbukti dengan tidak adanya dana ditampung pada APBD 2012.

“Yang menjadi pertanyaan, bagaimana masyarakat bisa menjalankan penanggulangan HIV/AIDS sedangkan pemerintah saja tidak peduli,” kecam Ali.(MET)
sumber : http://harianandalas.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *