PEMBELIAN MOBIL DPRD LANGKAT TERINDIKASI MELANGGAR HUKUM

Stabat-andalas Pembelian 9 mobil baru DPRD Langkat mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Namun, Sekretaris DPRD Langkat, Salman ketika dikonfirmasi, menegaskan tidak ada masalah, sebab pembelian mobil dinas itu memang sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, pembelian mobil dinas (mobnas) itu juga sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tidak tidak berbau korupsi. Dasarnya adalah Keppres No. 54 Tahun 2010.

“Ah, masalah itu lagi. Pembelian mobil itu kan tidak ada masalah, sebab sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme berlaku,” katanya, kemarin.

Dasarnya adalah Keppres No 54 Tahun 2010.  Jadi, untuk apa lagi diributkan. “Itu kan hanya karena ketidakpuasan segelintir orang saja,” tegasnya.

Namun, menurut Koordinator K-SEMAR (Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal) Sumut, Togar Lubis, apa yang dilontarkan pihak DPRD Langkat itu hanya alasan saja.

Pengadaan 4 unit mobil Honda CRV  bulan Januari 2012 dan 9 unit Toyota Avanza Agustus 2012 telah sesuai prosedur dan mekanisme, hal itu dinilai hanya akal-akalan dan terindikasi melanggar hukum.

Selain itu, pengadaan mobil dinas tersebut juga jelas telah mencederai rasa keadilan rakyat, khususnya warga miskin di Langkat.

Pembelian 13 unit mobil dinas tersebut penjarahan atas uang rakyat. Seharusnya  uang itu lebih tepat digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru sekolah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di desa- desa terpencil.

Ini tidak, uang rakyat yang bernilai milyaran rupiah itu hanya dihambur-hamburkan untuk membeli mobil dinas baru.

“Jelas ini melukai hati rakyat, karena tidak sejalan dengan kepentingan rakyat banyak,” tegasnya saat dimintai komentar dan tanggapannya, kemarin.

Togar menjelaskan, berdasarkan keterangan H. Supono sebagai Sekretaris DPRD Langkat pada bulan Pebruari 2012 lalu, saat itu sudah ada sebanyak 24 unit mobil dinas yang dipakai oleh unsur pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Langkat.

Jadi, jika ditambah dengan 9 unit Toyota Avanza pada bulan Agustus lalu, maka jumlah mobil dinas di DPRD Langkat telah mencapai jumlah 33 unit.

Merujuk pada ketentuan Pasal 46 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 43 PP No. 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan, maka jika dihitung seluruhnya mungkin mobil dinas yang dibutukan tidak lebih dari 15 unit atau paling banyak hanya 20 unit saja.

“Namun sialnya, unsur pimpinan DPRD Langkat masing-masing menerima dua unit mobil dinas yaitu Toyota Fortuner, Toyota Vios dan Honda CRV. Keempat orang unsur pimpinan DPRD Langkat yang dinilai ‘rakus’ tersebut, Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun dan tiga wakilnya Drs H Abdul Khair MM,  Suhardi Surbakti dan Surialam,” tegas Togar.

Karena itu, Togar menegaskan, pemberian fasilitas mobil pelat merah untuk pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Langkat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melukai hati rakyat Kabupaten Langkat.

Berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga PP 21 Tahun 2007, menyebutkan, hanya pimpinan DPRD berhak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas.

Jika DPRD Langkat beralasan bahwa mobil-mobil dinas tersebut adalah “pinjam pakai” dari Pemkab Langkat, alasan tersebut tidak mendasar, sebab berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 1 poin 20 istilah pinjam pakai berarti penyerahan penggunaan barang antar lembaga eksekutif dalam jangka waktu tertentu, bukan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif.

Karena itu, Togar menilai dan meyakini bahwa saat konsultasi dengan pihak Kemendagri, pihak yang diutus Pemkab atau DPRD Langkat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci, bahwa unsur pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Langkat telah memiliki fasilitas mobil dinas, terutama unsur pimpinan yang telah mendapatkan mobil Toyota Fortuner dan Toyota Vios.

“Untuk itu, penegak hukum diminta segera melakukan penyelidikan, termasuk dalam hal proses pelelangan pengadaan mobil dinas tersebut, sebab diduga dilakukan melalui proses penunjukan langsung,” katanya.(BD)
sumber : http://harianandalas.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *