DIDAKWA TERIMA SUAP, ANGIE MENANGIS

Nama anggota Komisi X IWK disebut-sebut.

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) non-aktif Angelina Sondakh (AS), Kamis (6/9) pagi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dia didakwa dalam kasus dugaan suap pembahasan anggaran di Kementerian Pendidikan (Kemendiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2010-2011.

AS didakwa Pasal 12 Ayat a, Pasal 5 Ayat 2, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dia didakwa telah menerima uang Rp 12,58 miliar serta US$ 2,35 juta dalam kurun waktu Maret 2010 hingga November 2010. Uang tersebut diberikan oleh Permai Grup yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Mindo Rosalina Manulang. Seusai sidang, AS yang dicegat wartawan sempat menitik air mata.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), uang tersebut diberikan dalam rangka penggiringan proyek di sejumlah universitas di Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendiknas.

Tidak hanya itu, uang tersebut juga untuk menggiring program pengadaan sarana dan prasarana di Kemenpora. AS diminta untuk dapat menyesuaikan permintaan harga anggaran dari Permai Grup. “Ini bertentangan dengan undang-undang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar JPU Agus Salim.

AS diajak bertemu oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin untuk bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang, Gerhana Sianipar, dan rekan-rekannya. Pertemuan itu dimaksudkan untuk memperkenalkan anak buahnya itu yang nantinya akan menggantikan Nazaruddin untuk mengurusi proyek-proyek di dua kementerian tersebut.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mindo kemudian mengajak AS untuk bertemu. Dalam pertemuan di Apartemen Belleza, AS akhirnya menyanggupi permintaan Permai Grup. Namun AS mengajukan sejumlah syarat.

Syarat yang dimaksud adalah proposal usulan dari pihak universitas. Menurut AS, proposal itu menjadi penting untuk diajukan dalam rapat pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Mindo kemudian berkonsultasi dengan Nazaruddin, bosnya di Permai Grup. Nazaruddin pun menyuruh Mindo untuk mengecek ke Ditjen Dikti Kemendiknas apakah ada proyek yang bisa dikerjakan.

Tidak hanya itu, Mindo juga disuruh untuk mendatangi sejumlah rektor universitas terkait proyek yang bisa dikerjakan. Proyek-proyek itu nantinya akan dimasukkan dalam APBN-P 2011. Awal Maret 2010, Mindo kembali bertemu dengan AS untuk menyerahkan data proyek seperti yang diingini Permai Grup. AS baru menyetujuinya pada pertengahan Maret 2010.

AS menyanggupi dan meminta imbalan 7 persen dari semua nilai proyek. Namun Mindo, berdasarkan arahan Nazaruddin, menawar agar imbalan tersebut diturunkan menjadi 5 persen saja. Dengan berat hati, AS pun menyanggupi. “Gini aja deh bu Rosa, karena ibu dikenalkan sama orang Demokrat jadi disamakan aja 5 persen. Tapi kalau yang lain tanya, kasih tahu 7 persen ya,” ujar JPU menirukan percakapan AS dengan Mindo.

Namun, imbalan tersebut harus diserahkan secara bertahap. Pertama, yaitu 50 persen, harus diserahkan pada saat pembahasan anggaran di rapat Banggar. Penyerahan kedua, juga 50 persen, diserahkan ketika daftar isian pagu anggaran (DIPA) dicairkan.

Pengacara AS, Teuku Nasrullah, menyatakan pihaknya akan mempelajari surat dakwaan yang dibacakan JPU. Menurutnya, surat dakwaan kabur. “Kami akan ajukan eksepsi (nota keberatan-red),” ujarnya.

Koster Dapat Bagian

Dalam pembacaan surat dakwaan, nama anggota Komisi X I Wayan Koster (IWK) juga disebut. IWK juga menerima sejumlah uang dari Mindo terkait proyek di dua kementerian tersebut. Uang tersebut diserahkan dua kali pada 5 Mei 2010.

Pada pagi hari uang berjumlah Rp 2 miliar dan sore hari berjumlah Rp 3 miliar. Penyerahan uang tersebut dilakukan oleh kurir Permai Grup dan asisten IWK di ruangan kerja Koster di kantor DPR, Senayan.

Seperti diketahui, AS ditetapkan menjadi tersangka pada 3 Februari 2012 dan baru ditahan pada 27 April 2012 di rutan KPK yang terletak di bawah tanah gedung. Selama penahanan tersebut, AS telah lebih dari tiga kali diperiksa sebagai tersangka.

Dalam berbagai pemeriksaan tersebut, pengacara AS, Tengku Nasrullah mengatakan kliennya tidak ditanyakan tentang pokok perkara kasus yang menjerat kliennya tersebut. Padahal sudah ada lebih dari 80 pertanyaan yang diajukan ke kliennya selama pemeriksaan.

“Tidak ada nama proyek, hanya terkait dengan rapat-rapat, mekanisme rapat yang ada di DPR baik rapat dengar pendapat dan rapat di Banggar, terkait dengan program yang diajukan pemerintah,” katanya.

AS diduga menerima sejumlah uang terkait beberapa proyek di kementerian tersebut. Untuk Kemenpora, dia diduga menerima Rp 5 miliar dalam rangka mempercepat turunnya anggaran untuk proyek pembangunan wisma atlet.

Seperti yang diketahui, kasus di Kemendiknas yang sedang ditangani KPK adalah kasus dugaaan korupsi pengadaan laboratorium dan sarana penunjang pendidikan di lima universitas negeri pada 2010.

Kasus tersebut adalah pengadaan peralatan laboratorium di Universitas Negeri Jakarta. Kedua, pengadaan peralatan laboratorium dan mebel di Universitas Sriwijaya, Palembang.

Ketiga, pengadaan peralatan laboraturium pusat riset dan pengembangan bidang ilmu di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Keempat, pengadaan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Proyek kelima, pengadaan laboratorium di Universitas Malang. Proyek di lima universitas itu semuanya tahun anggaran 2010.
sumber : http://www.shnews.co

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *