PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD MEDAN TERANCAM GAGAL

Pansus Minta Batalkan Penambahan Anggaran Rp25 M

Medan-andalas Penambahan anggaran pembangunan kantor DPRD Medan di Jalan Maulana Lubis sebesar Rp25 miliar yang diusulkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan 2012 diminta dibatalkan.

“Kita minta penambahan anggaran di P-APBD ini dibatalkan saja, karena sampai saat ini anggaran Rp25 miliar yang sudah dianggarkan sebelumnya dalam APBD 2012 sama sekali belum ada terealisasi,” kata Wakil Ketua Pansus Ranperda P-APBD Kota Medan 2012, Akmad Arif dalam rapat pembahasan P-APBD bersama Dinas Perkim di gedung DPRD Medan, Selasa (4/9).

Usulan Ahmad Arif tersebut juga didukung Ketua Pansus Ahmad Parlindungan dan sejumlah anggota Pansus lainnya yakni Ferdinan L Tobing, Landen Marbun, Herri Zulkarnain serta pimpinan DPRD Medan Sabar S Sitepu. Mereka umumnya meminta agar penambahan anggaran Rp25 miliar itu dialihkan untuk pembangunan Islamic Centre.

“Kita menyarankan sebaiknya penambahan anggaran untuk pembangunan kantor DPRD Medan dialihkan untuk pembangunan Islamic Centre. Anggaran Rp25 miliar yang ditampung di APBD induk saja belum terpakai, kok Dinas Perkim mengajukan penambahan anggaran pada P-APBD ini,” cetus Sabar Sitepu.

Hal senada diungkapkan Ferdinand L Tobing. Bahkan, dia mendesak agar Pemko Medan memprioritaskan pembangunan Islamic Centre. “Pembangunan Islamic Center ini merupakan salah satu program prioritas yang sudah dicantumkan dalam KUA-PPAS Rancangan APBD tahun 2012 lalu. Karena itu Pemko harus memerioritaskan pembangunannya,” ujar Ferdinand.

Dalam rapat tersebut Anggota Pansus, Herri Zulkarnain juga mempertanyakan masalah pembangunan kantor DPRD Medan di Jalan Maulana Lubis yang masih terbengkalai. Termasuk tender pembangunannya yang kurang transparan.

Landen Marbun membeberkan, proses tender proyek pembangunan kantor DPRD Medan yang dimenangkan PT Pembangunan Perumahan (PP) perlu dikaji secara hukum.

“Proses tender itu perlu ada kajian hukum karena diduga telah melanggar aturan yang ada, dimana perusahaan yang mengajukan penawaran terendah kalah. Saya kira kita (Pansus, red) perlu memanggil pihak panitia tender pembangunan kantor DPRD Medan itu,” kata Landen.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkim Kota Medan, Rizal Zulkarnain mengatakan, jika usulan penambahan anggaran sebesar Rp25 miliar dibatalkan maka pembangunan kantor DPRD Medan akan terkendala.

“Proses tender sudah selesai kita lakukan dan pemenangnya adalah PT PP (Persero). Jadi dalam waktu dekat sudah bisa dimulai pembangunnya, tapi kalau penambahan anggaan ini ditunda maka proses pembangunnya bisa jadi terkendala,” kata Rizal. (BEN)
sumber : http://harianandalas.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *