DINAS TRTB DIMINTA TIDAK GAMPANG KELUARKAN IZIN

Medan-andalas Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan diminta tidak gampang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada developer properti khususnya yang tidak memenuhi site plan atau ketentuan pemenuhan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau (RTH).

Hal tersebut disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda P-APBD Kota Medan 2012, Landen Marbun, pada rapat pembahasan P-APBD 2012 bersama Dinas TRTB Medan di gedung DPRD Medan, Selasa (4/9).

“Seperti yang kita tahu pada setiap perumahan harus ada fasilitas umum seperti masjid, lapangan dan lainnya. Selain itu harus ada juga RTH dengan luas tertentu. Tapi sekarang, banyak perumahan yang sudah tidak memenuhi ketentuan itu dengan mengubah fasilitas umum untuk menambah rumah lagi,” kata Landen.

Menurutnya, apabila TRTB gampang menerbitkan izin maka seluruh properti yang ada di Kota Medan tidak akan memenuhi ketentuan tersebut. Seperti pada Taman Setia Budi Indah yang lapangannya akan dialihkan menjadi rumah lagi.

“Itu baru lapangan saja. Bagaimana kalau RTH yang di rubah? Tentu hal itu harus menjadi perhatian TRTB,” ujarnya.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus maka tidak akan ada lagi properti yang memenuhi ketentuan khususnya mengenai RTH. Jadi Dinas TRTB harus memperhatikan ketentuan tersebut, jangan hanya fokus pada peningkatan retribusi saja.

“Ketentuan yang sudah dibuat harus dipatuhi. Jangan berubah hanya untuk retribusi saja,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas TRTB Sampurno Pohan mengatakan, pihaknya sudah berupaya menegakkan aturan mengenai ketentuan tersebut. Hanya saja, apabila setiap properti atau perseorangan sudah memenuhi surat-surat untuk mengajukan izin termasuk sertifikat hak milik tentu pihaknya tidak bisa menolaknya.

“Kalau semuanya sudah dipenuhi, tidak mungkin kami tolak khususnya yang punya sertifikat hak milik. Karenanya harus ada penjelasan juga dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk tidak menerbitkan sertifikat hak milik,” katanya.

Seharusnya menurut Sampurno, BPN menerbitkan sertifikat hak milik sesuai dengan tata ruang kota. Kalau hal itu bisa dilakukan maka bukan hanya penegakan ketentuan pada perumahan saja, tapi aturan lain terkait roiland, garis sempadan bangunan (GSB), dan lainnya juga bisa ditegakkan.

“Seperti pelebaran jalan, walaupun sudah dibuat akan ada pemakaian tanah untuk pelebaran akan sulit dilakukan karena masyarakat sudah punya sertifikatnya. Kalau BPN bisa sejalan, tata ruang kota akan terlaksana dengan baik,” pungkas Sampurno. (BEN)
sumber : http://harianandalas.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *