PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA MENINGKAT

MEDAN – Kebijakan pemerintah menaikkan batasan harga rumah sederhana yang bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diharapkan bisa menaikkan penjualan rumah program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Sumut yang masih rendah.

“Dengan kebijakan itu, maka kemampuan pembelian masyarakat atas rumah sederhana semakin tinggi dan pengembang juga semakin leluasa sehingga realisasi pembangunan yang masih belum sampai 10 persen dari target 10.000 unit tahun ini bisa ditingkatkan,”kata Ketua Realestate Indonesia (REI) Sumut, Tomi Wistan, di Medan, hari ini.

Dia menjelaskan, akibat berbagai kebijakan, penjualan rumah program FLPP di Sumut masih di bawah 10 persen dari target pembangunan sebanyak 10.000 unit tahun ini.

Meski bisa membantu kenaikan pembangunan rumah, tetapi diperkirakan target pembangunan rumah sederhana itu tidak bisa tercapai juga karena dewasa ini sudah memasuki triwulan ketiga.

Tinggal tiga bulan lagi tahun 2012, rasanya sulit membangun rumah banyak secara tiba-tiba meski kebijakan batasan rumah kena PPN direvisi, katanya.

Pengamat ekonomi Sumut, Jhon Tafbu Ritonga, menyebutkan, berubahnya terus kebijakan soal batasan harga rumah yang kena PPN menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengkaji dalam dan melibatkan berbagai terkait termasuk asosiasi perumahan dalam membuat keputusan.

“Itu tidak boleh terulang lagi karena menunjukkan kurang wibawanya pemerintah, apalagi berkaitan dengan soal perpajakan,”katanya.

PPN bagi perumahan sederhana sendiri menurut dia, seyogianya tidak diberlakukan karena kebutuhan rumah masyarakat masih sangat tinggi.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam siaran pers di Jakarta, Senin, menyebutkan, semula batasan harga rumah sederhana yang bebas PPN ditetapkan sebesar Rp70 juta, namun dewasa ini dinaikkan dan dikelompokkan menjadi empat wilayah.

Yudi menyebutkan, saat ini tingginya permintaan rumah tidak mampu diimbangi dengan penyediaan sehingga ada “backlog” perumahan sekitar 700 ribu keluarga per tahun.

Selain itu, makin langkanya lahan perumahan dan semakin meningkatnya biaya pembangunan rumah menyebabkan terjadinya kenaikan harga rumah.

Berdasarkan peraturan menteri Keuangan tersebut, ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 36/PMK.03/2007 diubah dari batasan semula sebesar Rp70 juta menjadi Rp88 juta untuk wilayah meliputi Sumatera, Jawa dan Sulawesi (tidak termasuk Batam, Bintan, Karimun, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Sementara Rp95 juta per unit untuk wilayah Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Barat disusul Rp145 juta untuk wilayah Papua dan Papua Barat dan Rp95 juta untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, Batam, Bintan dan Karimun.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *