GUBERNUR: PENJABAT BUPATI JANGAN LAKUKAN MUTASI PEJABAT

Banda Aceh (Antara) : Gubernur Aceh mengingatkan penjabat bupati di provinsi itu tidak melakukan mutasi atau pergantian pejabat dalam masa jabatannya.

“Jangan melakukan mutasi atau penggantian pejabat, kecuali pejabat tersebut sudah sampai masanya untuk diganti seperti pensiun atau secara nyata-nyata melanggar aturan atau melakukan indisipliner berat,” kata Gubernur di Banda Aceh, Senin (03/09).

Pernyataan itu ditegaskan pada pelantikan Anwar Ishak sebagai Penjabat Bupati Aceh Tamiang. Anwar Ishak menjabat setelah H Abdul Latief  dan H Awaluddin selaku  Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang periode 2007-2012 mengakhiri masa tugasnya.

Selain itu, lanjut dia, penjabat bupati juga diingatkan tidak mengeluarkan kebijakan bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah sebelumnya.

Karena itu, Gubernur mengharapkan Penjabat Bupati Aceh Tamiang memfokuskan penyelesaian program pembangunan yang sudah dicanangkan sebelumnya serta tingkatkan kualitas pelayanan publik.

“Saya yakin, rakyat saat ini sangat berharap penjabat bupati yang saya lantik ini mampu memenuhi ekspektasi untuk perbaikan kualitas pelayanan publik,” pinta Gubernur.

Penjabat bupati, sebut dia, dilantik untuk mengisi kekosongan kepemimpinan definitif. Saat ini, masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dihadapkan dengan pilkada putaran kedua.

Sebab itu, Zaini Abdullah mengingatkan penjabat bupati tetap menjaga netralitas birokrasi dalam menghadapi pilkada putaran kedua dan membantu menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

“Peran penjabat bupati adalah sebagai fasilitator, menyediakan kebutuhan pilkada. Jadi, saya tidak ingin mendengar Penjabat Bupati Aceh Tamiang menjadi bagian dari masalah, bukan inisiator penyelesaian masalah dalam Pilkada,” tegasnya.

Gubernur mengharapkan Penjabat Bupati Aceh Tamiang diharapkan secara intens memfasilitasi perkembangan pelaksanaan pilkada, serta mengambil langkah-langkah strategis jika ada kendala dalam pelaksanaannya.

“Karena itu perlu membangun komunikasi efektif dengan DPRK dan unsur pimpinan daerah terkait lainnya dalam menentukan serta menetapkan kebijakan daerah demi kepentingan masyarakat luas,” pinta Gubernur Aceh.(Ant)
sumber: http://beritasore.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *