PT JAYA BARU PRATAMA DITUDING RAMPAS TANAH WARGA

Pangkalan Susu-andalas, Ratusan masyarakat petani Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu Langkat, menuding PT Jaya Baru Pratama (JBP), merampas dan menguasai lahan pertanian milik mereka seluas sekitar 237 hektar sejak tahun 1980-an. Warga mengancam akan menurunkan massa lebih besar lagi untuk merebut kembali tanah mereka.

Hal itu disampaikan seratusan warga yang tanahnya dirampas kepada andalas, Jumat (31/8) setelah  gagal berunjuk rasa ke perusahaan perkebunan kelapa tersebut, kemarin.”Hari ini kami boleh gagal merebut kembali lahan milik kami, karena Pam Swakarsa disiapkan perusahaan tidak seimbang dengan masyarakat yang akan melakukan okupasi lahan,”kata Jhoni Hutagalung, kuasa hukum masyarakat mewakili petani didampingi Kades Alur Cempedak, Surya Darma.

Menurut Jhoni, PT Jaya Baru Pertama (JBP) dari sejak beroperasi sekitar 28 tahun lalu dengan jumlah luas areal sekira 1359 hektar di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Pangkalan Susu, Besitang dan Brandan Barat, tapi hingga saat ini perusahaan tersebut belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Sejak 1984 seluas 237 hektar yang diklaim milik masyarakat Desa Alur Cempedak tersebut, kata Jhoni, telah dikuasai PT JBP. Bahkan, hingga saat ini lahan yang dirampas tersebut telah dijadikan perkebunan kelapa sawit. Padahal semua warga tahu dan memahami betul, perusahan yang beroperasi dalam bidang pengolahan kelapa sawit ini sama sekali tidak mengantongi izin HGU.

Jhoni menambahkan, masyarakat mengancam dalam waktu dekat ini akan menurunkan massa lebih besar lagi, untuk kembali menuntut haknya terhadap lahan mereka yang telah dirampas perusahaan tersebut. Mereka menilai sampai sejauh ini tidak ada itikad baik dari manajemen perusahaan termasuk Pemkab Langkat untuk menyelesaikan masalah ini.

Sementara, ratusan warga yang mengklaim seluas 237 hektar lahan dikuasai PT JBP yang masuk Desa Alur Cempedak, masing-masing mempunyai alas hak yang sah.“Seperti diketahui PT JBP saat ini hanya memiliki izin prinsip pada tahun 2010 dan dalam proses pengurusan HGU,” tambah Jhoni, diamini masyarakat petani Desa Alur Cempedak.

Kades Alur Cempedak, Surya Darma saat dikonfirmasi mengatakan, perusahaan ini diduga melakukan penggelapan pajak. Sebab, pihak kebun tidak memiliki SPPT khusus untuk lahan yang diusahainya di areal desanya.”Sementara, mekanisme pembayaran pajak harus ada SPPT. Namun, faktanya tidak ada sehingga pihak perusahan PT JBP, nyata merugikan negara,”ungkapnya.

Surya Darma menambahkan, sesuai keputusan Pansus DPRD Langkat No 02/REK Pansus Tanah/DPRD LKT.VI/2011, telah menetapkan rekomendasi terhadap PT JBP tidak memiliki HGU dan klaim masyarakat Desa Alur Cempedak. Di antaranya menyebutkan, PT JBP selama beroperasi dan melaksanakan kegiatan usaha perkebunan sudah berlangsung dari tahun 1984, namun tidak memiliki HGU.

Karena itu, warga Alur Cempedak minta agar Pemkab Langkat harus proaktif menyelesaikan masalah PT JBP yang tidak memiliki HGU. Sehingga persoalan sengketa lahan itu segera dituntaskan dan tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa akibat bentrokan.(DIN)
sumber : http://harianandalas.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *