PERTAMINA SIAPKAN 22 SPBU SOLAR NONSUBSIDI

Medan-andalas, PT Pertamina mengoperasikan 22 SPBU penjual solar nonsubsidi di Sumatera bagian utara sebagai implementasi Peraturan Menteri ESDM tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang diberlakukan mulai 1 September 2012.

Assistant Customer Relations PT Pertamina (Persero) Marketing & Trading Sumatera bagian utara (Sumbagut) Sonny Mirath di Medan, Jumat, menyebutkan 22 SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) itu terdiri atas sembilan unit di Riau, empat di Sumut, dan sisanya masing-masing tiga unit di Sumatera Barat, Aceh dan Kepulauan Riau.

Jumlah SPBU penjual bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi itu akan terus ditambah agar pengusaha perkebunan dan pertambangan yang dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No 12/2012 pada pasal 6 ayat (1) dilarang menggunakan BBM subsidi terhitung 1 September 2012 tidak mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan BBM.

Penambahan SPBU nonsubsidi itu juga dilakukan seiring dengan perkembangan implementasi peraturan tersebut di mana nantinya BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat tidak mampu.

Anggota DPD RI utusan Sumut Parlindungan Purba meminta Pertamina segera menambah jumlah SPBU yang menjual BBM nonsubsidi itu. Jumlah 22 unit itu terlalu sedikit dibandingkan jumlah SPBU di Sumbagut yang mencapai 668 unit.

Selain untuk kebutuhan BBM kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi, jumlah SPBU menjual BBM nonsubsidi itu juga dibutuhkan untuk menjamin ketersedian bahan bakar minyak.

“Masyarakat harus semakin diberi perlindungan dengan ketersediaan BBM baik yang masih disubsidi dan nonsubsidi,” kata Parlindungan yang menjabat Wakil Ketua Komite II DPD RI bidang sumber daya ekonomi dan sumber daya alam.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pengendalian penggunaan BBM itu, kata Parlindungan yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Pertamina juga harus menambah SPBU berjalan atau “mobile SPBU”.

Sebanyak 11 unit “Mobile SPBU” yang dipersiapkan Pertamina untuk sentra-sentra angkutan pertambangan maupun perkebunan juga dinilai tergolong sedikit.

“Jangan sampai peraturan pengendalian BBM itu mengganggu kinerja usaha pertambangan dan perkebunan karena bisa juga mengganggu perekonomian di tengah terjadinya krisis global,” katanya. (ANT)
sumber : http://harianandalas.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *