PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI JANGAN DISKRIMINATIF

Seharusnya peraturan tersebut bersifat menyeluruh dan berlaku untuk semua jenis industri.

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai pelarangan penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi untuk aktivitas sektor perkebunan dan pertambangan yang berlaku efektif per 1 September 2012 bersifat diskriminatif dan tidak akan efektif.

Gapki mendesak pemerintah untuk memberlakukan aturan yang sama untuk sektor industri lainnya yang selama ini masih menggunakan BBM bersubsidi.

“Kami menyambut baik upaya pemerintah untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi. Bahkan sejak 2005 industri dan perkebunan kelapa sawit sudah tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Namun kami menganggap Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 tersebut bersifat diskriminatif karena hanya berlaku untuk industri dan perkebunan kelapa sawit dan tambang. Seharusnya peraturan tersebut bersifat menyeluruh dan berlaku untuk semua jenis industri yang selama ini menggunakan BBM bersubsidi,” kata Direktur Eksekutif Gapki M Fadhil Hasan kepada SH, Jumat (31/8).

Menurut Fadhil, aturan tentang pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk sektor perkebunan dan pertambangan seperti diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 tersebut juga tidak akan efektif.

Pasalnya, dalam pelaksanaannya di lapangan pasti akan menimbulkan berbagai kendala, mengingat selama ini industri dan perkebunan pada umumnya menggunakan jasa alih daya (outsourcing) yang terdiri dari pengangkutan skala besar dan UKM untuk mengangkut hasil perkebunan dan hasil pengolahannya.

“Seperti kita ketahui, kelompok industri UKM tidak diwajibkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi. Selain itu, pihak industri dan perkebunan tidak dalam posisi untuk mengawasi bahan bakar yang digunakan oleh jasa alih daya tersebut, walaupun di dalam kontrak dengan pihak jasa alih daya tersebut telah dicantumkan keharusan menggunakan BBM nonsubsidi,” ujarnya.

Fadhil menambahkan, belum tersedianya SPBU yang menyediakan BBM nonsubsidi di sentra-sentra perkebunan juga bisa menjadi kendala tersendiri dalam implementasi aturan tersebut sehingga dapat menimbulkan kesulitan bagi pihak perkebunan dan jasa alih daya.

“Kendala lainnya, apabila terjadi pelanggaran oleh pihak jasa alih daya dalam hal penggunaan BBM bersubsidi, siapa yang harus bertanggung jawab dengan mempertimbangkan jarak tempuh mengangkut hasil perkebunan mengharuskan angkutan tersebut mengisi BBM,” katanya.

Terlebih lagi jasa alih daya tersebut tidak hanya digunakan oleh satu perusahaan saja, melainkan oleh perusahaan perkebunan lain dan atau perusahaan nonperkebunan.

“Pengawasan juga akan terkendala dengan sistem pengangkutan multimoda intrainsuler. Contoh CPO yang berasal dari Kalimantan yang kemudian diolah menjadi minyak goreng di Pulau Jawa. Perusahaan perkebunan juga tidak mungkin melakukan kontrol apakah jasa alih daya menggunakan BBM bersubsidi atau nonsubsidi. Oleh karena itu, kami mengusulkan kiranya pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 dapat ditunda terlebih dahulu sambil mempersiapkan juklak di mana kami dapat dilibatkan di dalamnya,” jelasnya.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak disebutkan terhitung 1 September 2012, seluruh konsumen penggunan jenis BBM tertentu berupa minyak solar untuk mobil barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan BBM bersubsidi.

Selain itu, seluruh pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan juga diwajibkan untuk menyediakan tempat penyimpanan BBM dengan kapasitas sesuai kebutuhan.
sumber : http://www.shnews.co

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *