MALAYSIA DEPORTASI 13 NELAYAN SUMUT

[BATAM] Pemerintah Malaysia mendeportasi 13 nelayan asal Sumatera Utara (Sumut) yang memasuki wilayah negara jiran tanpa izin.

“Sebanyak 13 nelayan dipulangkan melalui Tanjungpinang kemarin malam, dan hari ini kami pulangkan kembali ke kampungnya Batu Bara Sumatera Utara,” kata Kepala Satuan Kerja KKP Batam, Yulisbar di Batam, Sabtu (1/9).

Ia mengatakan 13 nelayan ditangkap di Pulau Jarak, Malaysia, 5 Agustus 2012.

“Itu jelas-jelas pulau milik Malaysia,” kata dia.

Menurut dia, para pencari ikan tersesat hingga Pulau Jarak karena tidak memiliki perlengkapan navigasi lengkap.

Para nelayan dijemput pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tanjungpinang, Jumat (30/8) malam, lalu diinapkan sehari di Batam sebelum dipulangkan ke Medan.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Barang Bukti dan Penanganan Awak Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Salim, mengatakan awalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan hendak menjemput. Namun, tiba-tiba dideportasi Imigrasi Malaysia.

“Sebenarnya kami hendak menjemput, tapi ternyata dideportasi Malaysia ke Tanjungpinang, maka kami jemput di Tanjungpinang dan memulangkan kembali ke keluarganya,” kata dia.

Dari 13 nelayan itu, sebagian berusia di bawah 17 tahun sehingga langsung dipulangkan.

Mengenai kondisi nelayan, ia mengatakan secara fisik sehat. “Mungkin masih ada stres sedikit,” kata dia menambahkan.

Sebelumnya, di Batam, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto mengatakan penandatanganan kerjasama (MoU) antara Indonesia dengan Malaysia berdampak pada berkurangnya penangkapan nelayan oleh kedua negara.

“Saat ini jika ada nelayan dari kedua negara memasuki perairan yang belum jelas siapa pemiliknya di perbatasan dua negara, hanya dihalau. Tidak ada penangkapan. Jadi jumlah penangkapan nelayan kedua negara berkurang,” katanya.

MoU tentang pedoman umum penanganan masalah laut perbatasan RI-Malaysia yang dimaksud itu ditandatangani di Nusa Dua, Bali, 27 Januari, oleh Lakma TNI Y Didik Heru Purnomo yang saat itu menjabat Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Indonesia dan Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Dato Mohamed Thajudeen Abdul Wahab.

Ia berpendapat, bila dipelajari isinya, MoU tersebut merupakan upaya maju pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Dengan adanya MoU tersebut, maka aparat kedua negara tidak lagi melakukan penangkapan terhadap nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan dalam batas-batas wilayah kedua negara karena para nelayan tradisional tersebut dinilai hanya memiliki kapal berukuran kecil tanpa navigasi yang memadai. [AntL-8]
sumber: http://www.suarapembaruan.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *