KPK USUT PROSES TENDER PROYEK HAMBALANG

Keterangan saksi akan dijadikan acuan bagi KPK.

Jakarta – Sejumlah keterangan saksi sudah berhasil dikumpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Bukit Hambalang, Jawa Barat.

KPK memeriksa Kepala Bidang Evaluasi dan Diseminasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Wisler Manalu, Jumat (31/8). Ketua panitia lelang proyek bernilai Rp 2,5 triliun itu mengaku ditanyakan soal proses pelelangan proyek.

“Tadi saya hanya menjelaskan saja terkait proses pelelangannya. Ya, sesuai Keppres 80 saja. Nggak ada yang aneh-aneh pokoknya,” katanya, usai diperiksa. Keppres yang dia maksud adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dia menolak adanya pelanggaran hukum dalam pelelangan proyek tersebut. Penyidik KPK, katanya, adalah pihak yang lebih berwenang menentukan apakah ada permasalahan dalam proses pelelangan itu.

“Walah, tidak ada. Hanya di prosesnya saja. Hanya proses pelelangan. Itu kan saya kan panitia, itu aja. Ya, yang nilai kan penyidik (soal pelanggaran), bukan saya,” tuturnya.

Seperti diketahui, KSO Wijaya Karya dan Adhi Karya merupakan pemenang dalam pelelangan. Dalam proyek ini, Adhi Karya memegang saham 70 persen, dan sisanya dipegang PT Wijaya Karya.

Kasus Hambalang pertama kali diungkapkan terpidana kasus suap proyek wisma atlet SEA Games, M Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima Rp 50 miliar dan digunakan untuk memenangi dirinya di Kongres Demokrat, Mei 2010.

Uang tersebut didapatnya karena telah memenangkan PT Adhi Karya untuk proyek. Anas juga disebut mengatur penertiban sertifikat tanah Hambalang melalui kerja sama dengan sejumlah pihak.

Anas disebut berkoordinasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto dan anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono untuk membebaskan lahan serta memperoleh sertifikat tersebut. Disebutkan juga melalui perusahaan PT Dutasari Citralaras, Anas mengatur pembagian fee kepada sejumlah pihak.

Perusahaan tersebut dipimpin Mahfud Suroso. Istri Anas, Athiyyah Laila, juga pernah menjadi pengurus dalam perusahaan tersebut. Namun, dalam pemeriksaan di KPK, dirinya membantah mengetahui proyek Hambalang karena sudah keluar sejak 2009.
sumber : http://www.shnews.co

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *