BELUM SEMUA DAERAH DI SUMUT MILIKI CADANGAN PANGAN

MedanBisnis – Medan. Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara (BKP Sumut), Setyo Purwadi menegaskan, ketahanan pangan merupakan program yang harus bisa diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah. Sehingga jika terjadi kerawanan pangan yang disebabkan oleh bencana, masa paceklik dapat diatasi dengan segera.
Dan, hingga saat ini baru Serdang Bedagai, Deliserdang,  Asahan, dan Karo yang telah memiliki cadangan pangan kabupaten.

“Cadangan pangan propinsi (CPP) perlu dibentuk dan itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Di dalamnya dikatakan bahwa pemerintah dapat menugaskan badan pemerintah atau badan usaha yang bergerak di bidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Purwadi melalui Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerentanan Pangan, Suyono kepada MedanBisnis, Selasa (28/8) di Medan.

Ia menjelaskan, di dalam Peraturan Menteri Pertanian no 65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan propinsi dan kabupaten/kota pun dinyatakan bahwa CPP di tingkat propinsi harus ada jaminan ketersediaan cadangan pemerintah dengan jumlah tertentu.

Dijelaskannya, dalam SPM cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota harus bisa tersedia sebanyak 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat propinsi harus tersedia 200 ton ekuivalen beras. “Intinya di tiap propinsi dan kabupaten/kota harus ada lembaga cadangan pangan. Dan, sebagai propinsi yang membentuk CPP, cadangan beras kita sebanyak 100 ton,” katanya.

Dengan adanya CPP, pangan bagi masyarakat miskin yang terkena rawan pangan tersedia dan menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu antar daerah.

Selain itu juga untuk menstabilkan harga ketika terjadi goncangan harga di pasaran, serta meningkatkan akses pangan bagi masyarakat di daerah yang terisolir. “Tentu saja harus diawali dengan survei bagaimana kondisi mereka sebenarnya,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan CPP kata Suyono, harus ada penyiapan perangkat di antaranya menyusun analisis cadangan pangan daerah, membuat MoU antara BKP, BKP Propinsi dan Bulog. Begitu juga dengan kesiapan daerah harus diadakan peraturan gubernur tentang CPD/CPP, penunjukan BPK sebagai pengelola cadangan pangan propinsi dan alokasi APBD.

“Kita bekerja sama dengan Bulog karena mereka yang memiliki beras, dan tempat penyimpanan yang baik sehingga beras selalu dalam keadaan baik meskipun lama,” katanya.(dewantoro)
sumber: http://www.medanbisnisdaily.com

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *