BALAI BESAR PU SUMUT TAK BECUS TANGANI JALAN NASIONAL

Tapteng-andalas, Jalan Nasional Sibolga–Tarutung yang memiliki panjang ruas badan jalan kurang lebih 66Km merupakan rawan bencana longsor, Pihak Balai Besar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Sumatera Utara (Propsu) sepertinya tak berdaya untuk antisipasi bencana di jalan penuh liku tersebut.

Kepala Satuan Kerja (Satker) PPK 12 Sibolga-Cs Balai Besar Dinas PU Propsu, Siduhuaro Dachi melalui pelaksana lapangan rutin Robert Tampubolon membenarkan, sepanjang 66 Km ruas jalan nasional Sibolga – Tarutung merupakan rawan bencana dan terparah (kategori paling rawan) di mulai dari Km 2, Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga hingga Km 10, Dusun Simaninggir, Desa Bonandolok, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Setiap akhir tahun, kita (Satuan Kerja PPK 12 Sibolga-Cs) selalu melaporkan dan mengusulkan anggaran pembangunan untuk meminimalisir kasus–kasus bencana di sepanjang ruas jalan Nasional Sibolga – Tarutung ini ke Kementerian PU di Jakarta. Namun, pihak Kementerian PU tak kunjung dapat merealisasikannya sampai sekarang ini,” ujar Tampubolon kepada andalas, kemarin.

Tampubolon mengungkapkan, tidak mengetahui, apa alasan Kementerian PU tak kunjung merealiasikan usul anggaran pembangunan yang dilaporkan Satker PPK 12 Sibolga cs, untuk meminimalisir bencana longsor di titik-titik rawan (tertentu) di sepanjang ruas jalan Nasional Sibolga–Tarutung ini. “Yang bisa kita lakukan sekarang hanya siaga petugas dan peralatan disepanjang ruas jalan Nasional tersebut,” katanya.

Ketua DPP Assosiasi Wartawan dan LSM (ASWAL) Zulkarnain Parinduri, minta Gubsu segera turun tangan n memerintahkan Kepala Dinas PU Sumut, agar jangan berpangkutangan dan menonton keadaan yang terjadi di sepanjang jalan nasional terutama jalan nasional Sibolga–Tarutung. Atau bila perlu, meminta mundur Kadis PU Sumut dan pejabat lainnya karena tidak becus melobi anggaran ke pusat.

Dikatakan, Pemprovsu seharusnya dapat mengalihkan anggaran dari pos lainnya, karena sifatnya darurat dan ini diizinkan peraturan perundang–undangan sepanjang anggaran itu dapat dipertangungjawabkan.(MP/RES)
sumber : http://harianandalas.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *