KORBAN MEGA PROYEK PENGENDALI BANJIR BISA TEMPUH JALUR HUKUM

MEDAN (Waspada): Praktisi hukum Sumut berpendapat, masyarakat Kota Medan yang merasa dirugikan akibat mega proyek  pengendali  banjir (kanal) tidak berfungsi semestinya,  dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan class action ke Pengadilan Negeri Medan.

“Para korban proyek pengendali banjir (kanal) kota Medan, mempunyai hak melakukan perlawanan secara hukum dengan cara mengajukan gugatan class action (perwakilan) ke  pengadilan,”  kata Muslim Muis, SH, M.Hum dan Kasiaman Pasaribu, SH ketika dihubungi Waspada secara terpisah, Kamis (30/8).

Muslim Muis menilai, merupakan hal yang wajar bila ada gugatan dari para korban banjir Kota Medan, sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Pasalnya,  pemerintah dianggap tidak mampu mengatasi masalah banjir, meski telah menggelontorkan anggaran hingga miliaran rupiah  untuk membangun kanal.

“Hak masyarakat mengajukan gugatan class action diatur dalam undangundang di negara ini. Jadi, kelompok masyarakat yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur hukum  berbentuk gugatan class action,” tegasnya.

Selain melalui pengacara, lanjut Muslim, gugatan class action juga bisa dilakukan melalui koordinator kelompok yang mewakili masyarakat. “Gugatan class action  untuk kepentingan  orang banyak. Jadi jika masyarakat menggugat pemerintah daerah, itu
hal yang wajar dan sudah tertuang dalam undangundang,” tambahnya.

Dalam konteks ini, menurut Muslim, masyarakat yang mengajukan gugatan hukum tentu memiliki alas an. Misalnya, proyek pengendalian banjir yang dibangun pemerintah melalui  instansi terkait atau pihak ketiga, ternyata tidak memiliki manfaat untuk masyarakat. Artinya, keberadaan kanal tersebut   tidak bisa melindungi warga dari serangan banjir akibat  meluapnya sungai.

“Kanal dibangun menggunakan dana yang cukup besar dan dengan tujuan mengendalikan banjir. Kalau faktanya tidak demikian, ya tentu warga merasa dirugikan. Kecurigaan  masyarakat akan terbentuk bahwa pembangunan proyek itu diduga tidak sesuai dengan perencanaan. Bahkan pemerintah terkesan melakukan pemborosan anggaran,”  tegasnya.

Hal senada dikatakan Kasiaman Pasaribu, SH. Katanya, para korban banjir memiliki hak hukum untuk menuntut pemerintah sesuai dengan kerugian yang diderita warga.  “Kerugian dimaksudkan adalah proyek pengendalian banjir yang dibangun pemerintah ternyata tidak mampu melindungi warga dari banjir kiriman,” katanya.

Disamping itu, katanya, jika masyarakat mempertanyakan fungsi kanal,  maka hal itu dianggap wajar. Sebab, kebijakan pemerintah membangun kanal dianggap salah langkah  dalam mengantisipasi banjir. Sebaliknya, pemukiman penduduk tetap dilanda banjir meski pemerintah telah membangun kanal.

“Wajar saja jika warga menuding proyek pengendalian banjir itu hanya sebuah proyek kepentingan oknum tertentu. Apalagi, demi proyek pengendalian bajir tersebut, masyarakat  harus rela menerima ganti rugi pembebasan lahan karena rumah mereka dilalui kanal,” paparnya.

Muslim Muis menambahkan, dalam konteks pemborosan anggaran karena dinilai tidak sesuai dengan perencanaan atau adanya dugaan markup dalam proyek itu,  maka aparat penegak hukum dalam hal ini Kejatisu dan Poldasu dapat melakukan penyelidikan awal.

“Dugaan penyimpangan proyek sudah menjadi ranah penegak hukum, mereka bisa memanggil pihak terkait yang terlibat dalam proyek itu. Masyarakat pasti menunggu sejauh  mana kemampuan penegak hukum mengungkap indikasi penyimpangan dalam pembangunan mega proyek itu,” demikian Muslim.(m49)
sumber: http://waspadamedan.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *