FGS SERAHKAN BUKTI PUNGLI KE KEJARI SIANTAR

TRIBUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR – Meneruskan perjuangan mengungkap dugaan kasus Pengutipan liar (Pungli) di dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Forum Guru Siantar (FGS) menyerahkan bukti adanya transaksi. Aparat penengak hukum diharapkan benar-benar melakukan proses hukum sesuai dengan pengaduan yang tidak trhitung baru lagi.

Sebelumnya, FGS diminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar menyerahkan bukti adanya transaski kutipan liar saat pemberkasan sertifikasi profesi guru di daerah itu. “Baru kami bisa mendapatkannya, jadi hari ini baru bisa diserahkan,” ujar Eastman Napitupulu Sekretaris FGS didampingi Ketua FGS Hendri E Tampubolon sesaat setelah meninggalkan ruang Kasi Intel Kejari Siantar, Jumat (31/8/2012).

Beberapa bukti diserahkan oleh FGS melalui keduanya. Dan menurut mereka, bukti yang diserahkan diterima oleh Kasi Intel Kejari Agus Salim Nasution. Seperti disampaikan, bukti pungli diserahkan berupa adanya bukti tanda terima sebesar Rp 600 ribu uang saat pemberkasan. Tanda terima itu ditulis menggunakan tulisan tangan dengan mencantumkan nama enam orang guru yang terlah menyerahkan berkas.

Tanda terima dibubuhi tandatangan penerima uang tersebut. Setelah tanda tangan, dibubuhi nama, Ilham Hasibuan. Tanda terima tersebut tertanggal 04 April 2012. Yang menyatakan bahwa telah diserahkan berkas sertifikasi guru SMP Swasta YP Keluarga.

Kemudian, bukti yang diserahkan adalah bukti transfer dana tunjangan kesejahteraan guru yang berasal dari APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2011. Dimana dalam bukti tersebut menyajikan jumlah guru yang diusulkan untuk mendapat sertifikasi. Serta jumlah berapa kali transfer dari provinsi ke Kota Siantar.

Sesuai dengan jumlah dana yang ditransfer dari APBD Provinsi sebesar Rp 3,971 miliar, yang tersalur hanya Rp 2,528 miliar untuk 3.511 guru dari 4.658 guru yang diusulkan. Dan jika disalurkan untuk semua jumlah guru yang diusulkan hanya membutuhkan dana  sekitar Rp 3,3 miliar.

Menurut Dinas Pendidikan sebelumnya, saat hal ini menjadi tunutan para guru mengatakan ada criteria guru yang berhak untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan dari provinsi. Sehingga yang memenuhi criteria hanya 3.511 orang.

Dalam nota jawaban Wali Kota Pematangsiantar dalam sidang Laporan Pertanggungjawaban keuangan tahun 2011, disebutkan sisa dana tunjangan kesejahteraan dari provinsi Rp 1,2 miliar. Hal ini bertentangan dengan perhitungan yang sesungguhnya. Dimana, seharusnya sisa dan menjadi Siasa Lebih Penggunaan Anggaran Rp 1,4 miliar.

Setelah LPj TA 2011 disahkan menjadi perda, Dinas Pendidikan pada Juli 2012 kembali membantah keterangan wali kota tersebut. Disebutkan dalam surat No 050/3259.PR/2012 perihal Mohon penggunaan sisa anggaran insentif guru 2011. Dalam surat yang ditujukan ke Gubernur tersebut dicantumkan bahwa sisa dana Rp 1,4 miliar.

Eastman sangat berharap, penyimpangan-penyimpangan yang dituduhkan akan segera mendapat kepastian hukum. Dengan harapan, kedepan tidak ada lagi guru yang menjadi mesin uang di lingkungan Pemko Pematangsiantar. Karena, selain kasus yang mereka adukan, masih banyak pelanggaran yang menunggu giliran dilaporkan di dinas tersebut.
(afr/tribun-medan.com)
sumber: http://medan.tribunnews.com

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *