PROYEK DISDIK KARO DIKERJAKAN TERBURU-BURU

SEBANYAK 60  paket pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Karo, meliputi pembangunan perpustakaan, rehabilitassi berat, re­ha­bilitasi sedang  dan pemba­ngu­nan ruang kelas SD, pembangunan perpustakaan dan ruang kelas serta rehabilitasi ge­dung SMP, bernilai Rp 7.843.770.000  bersumber dari APBD Karo Tahun Anggaran 2011, terkesan dikerjakan ter­bu­ru-buru. Di­kha­­watir­kan pro­yek tersebut tidak selesai dikerjakan sampai batas waktu ditentukan.

Pasalnya, sampai batas wak­tu pengerjaan  18 Desember 2011 masih ada proyek yang di­kerjakan. Tentu saja para re­kanan terpaksa “ngebut” me­nyelesaikan pekerjaannya. Tak pelak, berbagai kalangan me­lontarkan kekhawatiran atas kualitas pekerjaan yang di bawah standar.

Informasi yang berhasil dihimpun, Senin (19/12), pembangunan perpustakaan SMPN satu atap Merek sebesar Rp165 juta, pembangunan perpusta­ka­an SMPN 4 satu atap Barus­jahe senilai Rp165 juta, pembangunan perpustakaan SMPN 3 Sim­pang Empat senilai Rp165 juta, pembangunan perpustakaan SMPN satu atap Dolat Rayat se­nilai Rp165 juta, ternyata masih terus dikerjakan, Ini dibuktikan terlihat sejumlah tukang sedang mengerjakan proyek tersebut.

Adapun paket proyek lain di lingkungan Dikdis Karo yang kontrak kerjanya berakhir 18 Desember 2011. Yakni  pemba­ngunan perpustakaan SMPN 2 Juhar senilai Rp 165 juta, pembangunan ruang kelas SMPN 1 Tigabinanga senilai Rp132 juta, pembangunan ruang kelas SMPN 2 Kabanjahe senilai Rp132 juta dan pembangunan ruang kelas SMPN 3 Kabanjahe senilai Rp264 juta.

Selanjutnya, pembangunan perpustakaan SDN 043951 Desa Surbakti senilai Rp110 ju­ta dan pembangunan per­pus­takaan SDN 040482 Desa Sur­bakti Ke­ca­matan Simpang Em­pat senilai Rp110 juta. Ke­mudian pemba­ngu­nan ruang kelas SDN 040511 Kabanjahe se­nilai Rp 229.900.000, rehabilitasi berat SDN 040574 Desa Bunga Baru Keca­matan Tiga­binanga senilai  Rp242.550.000, rehabilitasi se­dang SDN 044834 Desa Rimo­kayu Kecamatan Payung senilai Rp136.950.000, rehabilitasi se­dang SDN 040487 Tigan­derket Kecamatan Tiganderket se­nilai Rp136.950.000 dan rehabilitasi sedang SDN 040527 Tiga­panah senilai Rp182.600.000.

Menyikapi hal itu, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Karo Aditya Sebayang SE mengaku cukup prihatin melihat sejumlah pro­yek konstruksi yang sedang  dikerjakan rekanan di ling­kung­an Disdik Karo.

Kekhwatiran Sebayang bu­kan tanpa alasan karena  se­jum­lah rekanan terlihat kalang kabut dan “ngebut” menyele­sai­kan pekerjaanya. Namun bu­kan hanya soal limit waktu yang perlu disoalkan. Selain itu, Aditya Sebayang, ju­ga tidak lupa mengkritisi pa­ket pekerjaan konstruksi peng­adaan barang di Disdik, seperti pembangunan jaringan instalasi listrik SMK Merek senilai Rp198 juta, pengadaan alat peraga energi terbaru untuk SMA senilai Rp 368 juta, pengadaan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) SMKN 2 Berastagi senilai Rp324 ju­ta, pengadaan pembelajaran ber­basis sistim manajemen ke­las SMA senilai Rp600 juta.

Pengadaan barang luncuran DAK 2010, seperti pengadaan alat-alat laboratorium bahasa SMP senilai Rp 1.350.000, peng­adaan alat-alat peraga/praktik se­kolah SMP senilai Rp 1.715.000.000, pengadaan alat-alat peraga pendidikan dan sa­ra­na penunjang pembelaja­ran/alat elektronik SD senilai Rp 4.620.000.000, pengadaan alat sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidi­kan dan multimedia interaktif SD senilai Rp1.925.000.000, pengadaan buku pengayaan, buku refrensia dan buku panduan pendidikan SD senilai Rp 7.333.630.000 serta pengadaan buku pengayaan, buku refrensia dan buku pendidikan SMP senilai Rp2.757.160.000.

Ketika hal itu dikonfirmasi­kan kepada Pejabat Pembuat Ko­mitmen (PPK) Diknas Kabu-paten Karo Drs Kasta Berah­mana mengatakan, semua pro­yek pe­kerjaan konstruksi dan peng­adaan ba­rang batas waktu pe­ker­jaan sampai 18 Desember 2011.

Disinggung  apabila rekanan tidak dapat menyelesaikan pe­ngerjaan proyek tersebut hingga batas waktu ditentukan apakah di­kenakan denda, Kasta tidak  da­pat menjawab secara rinci. “Ya kita tetap berpedoman pada Per­pres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.
sumber:http:// medan.jurnas.com