2013 GUBERNUR DIPILIH DPRD

MEDAN (Berita): Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) tahun 2013 diprediksi tidak lagi secara langsung, melainkan sudah kembali dilaksanakan oleh DPRD Sumut.

Sementara posisi Wakil Gubsu (Wagubsu) diusulkan oleh gubernur terpilih dari jajaran pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk jabatan karier eselon I.

Hal itu terungkap dari pemaparan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Prof DR H Djohermansyah Djohan MA pada Diskusi Ilmiah di Medan, Sabtu (17/12).

“Undang-undang (UU) Pilkada yang baru sebagai pecahan dari revisi UU 32 tahun 2004 rancangannya segera dikirim ke DPR-RI. Diharapkan UU ini selesai 2012 dan secara simultan pemerintah akan mempersiapkan berbagai peraturan pelaksanaannya sehingga tahun 2013 Pilkada sudah memakai UU Pilkada yang baru,” paparnya.

Dialog Ilmiah bertajuk “Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah “ ini dibuka Walikota Medan Rahudman Harahap, juga menghadirkan narasumber Prof DR Sadu Wasistiono dengan pembanding utama DR RE Nainggolan MM (mantan Sekdaprovsu) dan Drs H Afiffuddin Lubis MM (mantan Walikota Medan dan kini Anggota Dewan Kota Medan).

Topik yang dibahas pada diskusi ini cukup menyedot perhatian peserta termasuk pembanding dari floor antara lain Drs H Eddy Syofian MAP (mantan Walikota Tebingtinggi dan mantan Kadis Kominfo Sumut) yang mengisyaratkan jika kewenangan gubernur sangat terbatas seperti sekarang ini sebaiknya gubernur cukup diangkat oleh pemerintah pusat tanpa harus melalui pemilihan yang mengeluarkan biaya cukup tinggi.

Lebih lanjut Dirjen Otda mengemukakan sebagai kepala daerah otonom yang kewenangannya terbatas namun memiliki peran ganda (dual role) maka gubernur cukup dipilih oleh DPRD sehingga lebih efektif dan efisien. “Pencalonan gubernur diajukan oleh fraksi atau gabungan fraksi DPRD karena fraksi adalah kepanjangan tangan partai politik di DPRD,” ujarnya.

Namun untuk pemilihan bupati dan walikota, lanjutnya, dipilih secara langsung oleh masyarakat karena sebagai kepala daerah otonom kewenangannya luas dan paling dekat dengan konstituen di mana kondisi demikian perlu diberi penekanan derajat elektorasi dan lebih menjamin ekseptabilitas konstituen.

Dirjen Otda mengakui pemilihan gubernur secara langsung sekarang ini membuat akseptabilitas kandidat relative lebih kuat namun dari pengalaman yang ada biaya penyelenggaraannya sangat mahal serta meningkatnya ekskalasi konflik horizontal.    “Pilgub langsung biaya politik bagi kandidat sangat mahal sehingga terdapat kecenderungan bagi kepala daerah melakukan korupsi setelah terpilih. Selain itu juga cenderung menyebabkan praktik politik uang sehingga mengakibatkan dekadensi moral di tengah masyarakat,” ujarnya. Sementara pemilihan melalui DPRD lebih efisien dan mereduksi potensi konflik horizontal.

Dibawah Pengawasan KPK

Sedangkan untuk menjawab kekhawatiran munculnya ‘money politics’ di kalangan lembaga dewan, Dirjen menegaskan pelaksanaan Pilgub oleh DPRD nantinya akan berada langsung di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya kira terlalu beranilah kalau ada yang coba-coba ‘bermain’ jika KPK langsung berada mengawasi,” tegasnya.

Dirjen juga menjelaskan perubahan system pemilihan Wagub yang selama ini satu paket dengan gubernur antara lain berdasarkan kenyataan system ini cenderung menimbulkan disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya yang sering merembet ke aparatur daerah sehingga membuat birokrasi dan aparatur daerah terkotak-kotak. Untuk itu dalam UU baru nanti wakil kepala daerah tidak paket.(lin)
sumber: http://beritasore.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *