PELANGGARAN HAM DI PERISTIWA 1965

Oleh : Tumpak Winmark Hutabarat. Peringatan Hari Asasi Manusia (HAM) tepatnya pada tanggal 10 Desember menjadi peringatan yang tepat untuk mengajak kita pada kejernihan sejarah Gestapu, Gerakan Tiga Puluh September 1965 (akronim kampanye Soeharto yang mengambil kemiripan dengan polisi rahasia Nazi, Jerman). Selain Gestapu, peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan Gestok (Gerakan Satu Oktober 1965). Walaupun sudah 46 tahun berlalu berbagai praktik pelanggaran HAM dan kejanggalan peristiwa sampai sekarang tidak juga terselesaikan.
Peristiwa dini hari 1 Oktober 1965 memberikan satu adegan cerita kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jendral Ahmad Yani dan lima orang stafnya menjadi korban pencurian dari rumah mereka masing-masing, dibawa dengan truk dan dilemparkan dalam satu areal perkebunan.

Letjend. Yani dan dua jendral lainnya ditembak ketika proses penangkapan, dan ketiga jendral lainnya ditembak di areal perkebunan dan dicampakkan di dalam sebuah sumur, begitu juga dengan seorang perwira berjabatan letnan turut menjadi korban salah tangkap dan menghadapi kejadian sama, masuk dalam sumur yang saat ini dikenal dengan sebutan lubang buaya. Hal diatas dahulunya kerap menjadi tontonan kepada seluruh rakyat Indonesia yang memunculkan rasa benci, dendam kepada Partai Komunis Indonesia (PKI)

Kejelasan pelaku penculikan dan pembunuhan Jenderal itu sampai sekarang tidak jelas, apakah anggota ormas PKI sendiri, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan Pemuda Rakyat (PR) atau justru tubuh militer sendiri yang melakukannya, yakni pasukan Cakrabirawa dan pasukan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Ketidakjelasan sejarah ini kerap menjadi polemik serta memberikan multi tafsir dalam setiap diskusi sejarah 1965 Indonesia.

Film G-30 S yang disiarkan oleh pemerintah ternyata berhasil menanamkan pengaruh negatif kepada rakyat yakni seluruh anggota PKI adalah pembunuh keji, tidak manusiawi dan hal negatif lainnya. Stereotip yang berhasil di bangun di masyarakat layaknya seperti penyakit menular dan tertanam dari satu generasi ke generasi selanjutnya, walaupun film ini telah dihapus. Namun ratusan ribu jiwa rakyat Indonesia meregang nyawa akibat doktrin bahwa PKI pelaku pembunuhan jendral, tidak pernah dianggap sebagai kesalahan negara. Seolah-olah negara bangga membunuhi rakyatnya sendiri.

Pembunuhan Massal Menjadi Sejarah

Pada tahun 1966 koran Washington Post melaporkan bahwa jumlah korban pembunuhan massal G-30 S sebanyak 500.000 jiwa. Menurut lansiran berita Seth King pada Mei 1966 lewat koran New York Times menyebutkan korban pembunuhan massal sejumlah 300.000 jiwa. Namun, beberapa bulan kemudian, Seth King melakukan penelitian dan menyebutkan bahwa lebih dari setengah juta orang yang menjadi korban pembunuhan sejak meletusnya peristiwa 1965 berdarah itu (Ben Anderson, Dalih Pembunuhan Massal)

Data yang ditulis Ben Anderson lewat bukunya tersebut ternyata mendapat kecaman dari pemerintah lewat surat edaran pelarangan beredar buku “Dalih Pembunuhan Massal” oleh Kejaksaan Agung. Buku sebagai lambang peradaban yang mampu menciptakan kepintaran dan kekritisan rakyat saja dilarang, hal ini jelas membuktikan ada sejarah gelap pada peristiwa 1965 ini yang disembunyikan pemerintah, sehingga rakyat diajak untuk tidak mengetahuinya.

Pembantaian keji terhadap rakyat Indonesia yang dituduh komunis, dipaksa harus mengakui bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan jendral tersebut. Ratusan ribu jiwa yang menjadi korban sangat beragam, mulai dari kader anggota PKI, anggota ormas PKI, hanya ikut-ikut kegiatan PKI, rakyat biasa sampai rakyat yang tidak sama sekali mengerti PKI akhirnya dipaksa di-PKI-kan juga turut dibunuh.

Banyaknya pembunuhan yang terjadi menunjukkan sisia ketidakmanusiawian bangsa ini, padahal dalam Pancasila, kita selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), ternyata itu hanya masih menjadi jargon saja dan sampai saat ini masih seperti itu, lihat saja permasalah di Papua. Hilangnya banyak nyawa ditandai lewat perlakuan pemukulan, penendangan, pemerkosaan, pancung dan pembuangan mayat jelas membuktikan negara ini tidak lagi berdasar hukum. Penjunjungan tinggi Hak Asasi Manusia hancur seketika di depan moncong senjata dan sepatu lars.

Stigma Negatif dan Korban

Stigma yang ditancapkan terhadap kelompok tertentu dalam rakyat Indonesia sepanjang Orde Baru menjadi siksaan bagi keluarga korban dan hal berlanjut sampai pada keturunannya. Sebut saja Pramoedya Ananta Toer yang ketika itu menjadi aktivis Lembaga Kebudayaan Rakyat, harus mendekam dari penjara ke penjara selama puluhan tahun. Paling dahsyatnya di negeri ini, dua adik Pram yang studi doktoral di Uni Soviet (Rusia) juga turut dipenjara di Pulau Buru dan bahkan sampai mengalami gangguan mental. Hal ini terjadi karena stigma negatif PKI tadi melekat sampai pada keluarga, sanak saudara dan anaknya.

Peristiwa pembantaian lubang buaya, kampanye hitam yang menyebutkan bahwa para gadis muda terlibat pesta seks dengan militer, tarian erotis, pembunuhan sadis menjadikan PKI sebagai momok di negeri ini. Sehingga yang terjadi rakyat justru lupa terhadap ratusan ribu jiwa korban akibat kehausan kekuasaan pemerintah.

Peringatan hari HAM yang jatuh pada tanggal 10 Desember, menjadi momentum bagi kita untuk melihat lebih jernih sejarah bangsa ini dan menuntut tanggungjawab negara terhadap pelaku pembunuhan biadab terhadap ratusan ribu jiwa rakyat Indonesia itu.

Menjadi suatu keanehan, karena kebencian yang ditanamkan terhadap PKI pada peristiwa 30 September 1965, dalam suatu Workshop Komnas Perempuan pada tahun 2006, seorang perempuan di daerah Menteng, Jakarta harus melakukan Operasi Caesar, sebab dia tidak ingin melahirkan anaknya pada tanggal 30 September (Asvi Warman Adam, 2006).

Pada buku Kembang-Kembang Genjer yang ditulis oleh Fransisca Ria Susanti jelas terlihat bagaimana pengalaman 13 perempuan terhadap keganasan peristiwa 1965. Kesaksian para perempuan ini jelas menunjukkan kegetiran hidupnya terutama ketika harus dilarang menyanyikan lagu genjer – genjer.

Melihat realitas di atas, berarti ada yang salah dengan negara ini, sebab jelas tampak mental dan karakter bangsa kita sudah tidak lagi mendekatkan dirinya pada perspektif sejarah bangsa yang benar. Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, penjunjung tinggi Hak Asasi Manusia harus mampu meluruskan sejarah yang benar bagi rakyatnya demi kemanusiaan yang adil dan beradab. ***

Penulis anggota lama Kelompok Studi BARSDem.
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Penting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>