BI KELUARKAN ATURAN ANTI PENYELEWENGAN PERBANKAN

Jakarta, (Analisa). Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum sebagai upaya mencegah kasus-kasus penyelewengan di perbankan yang merugikan nasabah.
Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP bertanggal 9 Desember 2011 itu dimuat di situs Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (13/12).

Disebutkan, latar belakang pengaturan ini sebagai bagian penguatan sistem pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Dengan pengaturan ini, diharapkan bisa mengarahkan bank dalam melakukan pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan Fraud.

Pokok-pokok pengaturan dalam Surat Edaran/SE ini antara lain, Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko Fraud serta didukung sumber daya yang memadai.

Strategi anti Fraud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian Fraud.

Bank yang telah memiliki strategi anti Fraud, namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti Fraud yang telah dimiliki.

Aturan Outsourcing Baru

BI juga mengeluarkan aturan baru yang mempertegas jenis kegiatan bank yang bisa dialihdayakan atau “outsourcing” kepada pihak ketiga untuk menjaga reputasi perbankan.

Deputi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Irwan lubis di Jakarta, Selasa, mengatakan aturan ini termuat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

“Peraturan ini dikeluarkan sebagai bagian risiko operasional perbankan, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan alihdaya sehingga minimalkan risiko yang bisa timbul. Jadi ini harus jelas, tanggung jawab dan pekerjaan yang dialihdayakan bank,” katanya.

Dijelaskan Irwan, PBI ini sudah mengacu UU 13/2003 tentang tenaga kerja, dan Permenaker, yang mengatur perbankan dalam kegiatan alih daya.

Beberapa ketentuan dari aturan ini antara lain, bank bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan, dan yang boleh dialihdayakan adalah untuk kegiatan penunjang bank seperti, call center, jasa penagihan, dan sales representatif, kurir, keamanan, data entry, dan cleaning service.

Khusus untuk penagihan kredit bermasalah, lanjut Irwan, hanya untuk kredit koletibilitas diragukan dan macet serta yang dialihkan hanya tugas penagihan. “Aset atau piutang banknya tidak boleh dialihkan,” katanya.

Sementara kegiatan yang tidak boleh dialihdayakan seperti account officer, customer service, dan teller, karena merupakan kegiatan pokok perbankan yang memiliki banyak risiko.

Dijelaskan Irwan, dengan peraturan ini ada beberapa kegiatan bank yang selama ini dialihdayakan seperti customer service, customer relation, dan teller tidak boleh dilakukan lagi sejak 9 Desember ini. (Ant)
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan, Informasi Penting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *