BELI RUMAH 500 JUTA WAJIB LAPOR KE PPATK

MedanBisnis – Jakarta. Pengembang wajib melaporkan para konsumen yang membeli properti seperti rumah mewah di atas Rp 500 juta ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai 20 Maret 2012.  Kewajiban ini diterapkan untuk mencegah adanya praktek pencucian uang.
Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan adanya regulasi baru tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang, khususnya terkait dengan pertumbuhan transaksi properti komersial tahun depan. Dia sendiri mengaku ada kekhawatiran sebagai pengusaha, namun anggota REI akan mendukung ketentuan ini.”Penjualan (properti) komersial masih bagus tahun ini, tapi yang kita khawatirkan soal PPATK, terkait melaporkan transaksi Rp 500 juta harus dilaporkan,” kata Setyo, Senin (12/12).

Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur pengembang sebagai penyedia barang atau jasa wajib melaporkan transaksi properti bernilai sekurang-kurangnyanya Rp 500 juta per unit. Selain itu, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang juga wajib melaporkan ke PPATK. Sanksi bagi yang tidak melaporkan akan kena pidana paling lama lima tahun hukuman penjara atau denda mencapai Rp 1 miliar.

Setyo  mengatakan pihak REI sudah bertemu dengan Muhammad Yusuf selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Secara prinsip dia mendukung kebijakan tersebut, dimana nantinya anggota REI seperti layaknya perbankan akan melaporkan transaksi properti diatas Rp 500 juta kepada PPATK.”Ketentuan itu berlaku 20 Maret 2012,” katanya
Dia mengemukakan REI sudah mengimbau kepada konsumen tak perlu risih jika transaksinya dilaporkan ke PPATK. “Kalau dia (konsumen) memperoleh dari jalan yang benar, siapa takut,” katanya.

Menurutnya, selama ini pengembang memang tidak akan pernah tahu konsumen mendapatkan uangnya dari mana. Setyo pun tak menutup mata jika properti selama ini menjadi ajang paling mudah untuk mencuci uang. Dia menegaskan, mendukung kebijakan wajib lapor tersebut demi membantu pemberantasan korupsi dan pencucian uang.”Kita menungu lah, namanya peraturan baru ada pro dan kontra,” katanya.  (dtf)
sumber: http://www.medanbisnisdaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Penting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *