BANYAK BPD PASANG SUKU BUNGA TINGGI

MedanBisnis – Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak pembangunan daerah (BPD) yang menerapkan bunga deposito di atas bunga yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika ini dibiarkan maka nasabah yang akan dirugikan.
Anggota BPK Rizal Djalil mengungkapkan, berdasarkan data per 30 September 2011 terdapat sebesar Rp 6,3 triliun pemberian bunga deposito yang melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS yang saat ini 6,75%. “Pemberian bunga atas deposito per 30 September 2011 senilai Rp 6,3 triliun melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS,” ujarnya saat ditemui di Ballroom Hotel Shangrila, Jakarta, Senin (12/12).

Sebelumnya LPS mengumumkan tingkat bunga yang dijamin di bank umum dalam bentuk rupiah 6,75%, sedangkan untuk simpanan valas 1,75% dari. LPS juga mengungkapkan suku bunga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dijamin sekira  9,75%.  Sesuai ketentuan, apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpanan melebihi tingkat bunga wajar, makan simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin.

Rizal mengemukakan suku bunga melebihi ketetapan LPS membahayakan. Pasalnya, dapat mengakibatkan cost of fund bank naik dan dana nasabah tersebut tidak terlindungi program penjaminan LPS secara penuh.”Persoalan mendasar bagi kita adalah penetapan bunga deposito di atas LPS, itu berbahaya, karena LPS akan lepas tangan kalau terjadi sesuatu,” tegasnya.

Rizal menyebutkan kondisi tersebut terjadi pada 7 bank yaitu BPD Kalimantan Barat, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan Barat, dan Maluku.”Paling besar itu BPD Sulawesi Selatan dengan nilai sekitar Rp 1,8 triliun,”tandasnya.

Telat Setor Pajak
Rizal mengemukakan, BPK juga  menemukan sekitar Rp 157,8 miliar penerimaan pajak yang terlambat disetorkan ke kas negara oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Menurutnya, BPD memiliki kewajiban kepada negara dalam hal perpajakan, baik sebagai bank persepsi maupun sebagai wajib pajak. Namun, dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, masih ditemukan beberapa masalah signifikan.”Penunjukkan BPD sebagai bank persepsi ditunjukkan dengan adanya Surat Perjanjian atau Kontrak antara Kementerian Keuangan yaitu Ditjen Perbendaharaan dengan BPD,” ujarnya.

Dalam perjanjian tersebut, lanjut Rizal, telah disebutkan hak dan wewenang Dirjen Perbendaharaan KPPN dan BPD sendiri sebagai bank persepsi. BPK menemukan adanya keterlambatan pelimpahan penerimaan pajak ke Kas Negara oleh 10 BPD yang telah ditunjuk sebagai bank persepsi yaitu pada BPD Sulawesi Selatan dan Barat, BPD Papua, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur, BPD Maluku, BPD Sulawesi Utara, BPD Sulawesi Tengah, BPD NTB. BPD NTT, BPD Sulawesi Tenggara.

Untuk tahun 2010 jumlah setoran pajak yang belum disetorkan sebesar Rp 146,3 miliar. Semetara untuk tahun 2011 hingga September jumlahnya Rp 11,5 miliar.”Untuk BPD Sulselbar sekitar Rp 50 miliar, BPD Papua sekitar Rp 28 miliar, sedangkan BPD Kalbar sekitar Rp 25 miliar,” tandasnya.

Selain itu terdapat 3 BPD yang belum memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pribadi pegawai BPD. Total PPh pasa 21 yang seharusnya dibayar iutu sebesar Rp2,1 miliar pada tahun 2010 dan Rp 2,9 miliar hingga September 2011.”Ketiga BPD itu adalah BPD Sulselbar, BPD NTB, dan BPD NTT,”pungkasnya. (dtf)
sumber: http://www.medanbisnisdaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Penting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *