PEMKAB SERGAI TARGETKAN ANGKA KEMISKINAN TURUN

SERDANG BEDAGAI – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga sekitar 7,5 persen pada tahun 2015, sesuai dengan tujuan pembangunan milenium atau “Millienium Development Goals/MDGs” tahun 2015.

“Kami akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 7,5 persen pada tahun 2015,” kata Bupati Serdang Bedagai H.T Erry Nuradi di Sei Rampah.

Dalam upaya mencapai target tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai sejak tahun 2006 telah merealisasikan sejumlah program penanggulangan kemiskinan.

Program itu diterapkan dalam bentuk, antara lain pemberian bantuan langsung bagi masyarakat kurang mampu, penyaluran dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), penyaluran raskin dan pengembangan Usaha Kecil Mengengah (UKM).

Sedangkan dana yang dialokasikan untuk mendukung program itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pemerintah pusat.

Dalam rangka mempercepat implementasi program kemiskinan daerah, di Serdang Bedagai tahun 2010 telah pula dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

TKPKD Serdang Bedagai yang diketuai Wakil Bupati Soekirman itu beranggotakan kalangan anggota DPRD, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lembaga swadaya masyarakat dan pelaku dunia usaha.

Sementara Ketua TKPKD Serdang Bedagai Soekirman, mengakui bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah itu masih belum berjalan secara optimal.

Hal itu disebabkan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan SKPD maupun melalui program corporate sosial responsibility (CSR) masih berjalan sendiri-sendiri.

Untuk mengoptimalkan kinerja penanggulangan kemiskinan di Serdang Bedagai, dia mengimbau para pimpinan SKPD agar memprioritaskan pembangunan penanggulangan kemiskinan tahun 2012 di tiga kelompok wilayah yaitu pesisir, perkotaan/perkebunan dan wilayah pertanian/perkotaan.

Sasaran utama program penanggulangan kemiskinan di tiga wilayah itu khusus dilaksanakan di desa-desa miskin.

Melalui pemetaan wilayah kerja tersebut, seluruh program pro masyarakat miskin diharapkan lebih revaluatif, terukur, tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.*
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *