SEMUA KEMENTERIAN DIMINTA DUKUNG PENDEKATAN BARU TERHADAP PAPUA

[JAKARTA] Wakil Presiden Boediono Meminta semua kementerian dan lembaga pemerintah untuk mendukung pendekatan baru teradap Papua. Caranya, dengan mau berkoordinasi dalam menyusun serta menjalankan aksi dan program pembangunan di Tanah Papua.

Hal itu ditekankan Wapres Boediono dalam rapat tentang Pembangunan Papua dan Papua Barat seperti disampaikan Ketua Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Dharmono di kantor Wapres Jakarta, Jumat (2/12).

Dilanjutkan Bambang, kesejahteraan yang ditekankan oleh Wapres adalah kesejahteraan bukan hanya hal-hal yang terkait dalam hal fisik. Tapi keamanan, kenyamanan, dan keadilan juga menjadi bagian dari kesejahteraan, serta menjadi tugas UP4B untuk mewujudkannya.

Bambang mengatakan, dalam rapat tersebut juga dibahas rencana aksi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat khususnya untuk 2012. Tugas utama UP4B adalah mengkoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pengawasan pembangunan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Kita (UP4B) mengkoordinasikan program kementerian dan lembaga yang akan masuk ke dalam program koordinasi pembangunan Papua dan Papua Barat,” kata Bambang.

Ditambahkan, akan dipastikan juga prosedur dan mekanisme koordinasi yang kuat seperti yang dimaksud dalam Perpres nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, serta nomor 66 tahun 2011 tentang UP4B.

Di samping itu, lanjutnya, yang juga mengemuka dan menjadi penekanan adalah terkait kerelaan dari kementerian dan lembaga agar programnya dikoordinasikan oleh UP4B. Kerelaan menjadi kata kunci, karena akan sulit jika tanpa kerelaan. Hal itu disambut baik oleh para menteri yang menjadi pengarah dalam UP4B.

Bambang mengemukakan, dalam rangka memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Papua maka dilakukan koordinasi dengan pihak atau stakeholder terkait. Contohnya, dalam menjaga ketertiban pada 1 Desember yang diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua versi Organisasi Papua Merdeka (OPM) maka dilakukan koordinasi bersama. [D-12]
sumber: http://www.suarapembaruan.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *