DPRD SUMUT DESAK PEMPROPSU BENTENGI PRODUK LOKAL

MedanBisnis – Medan. Komisi B DPRD Propinsi Sumut mendesak Pemerintah Propinsi Sumut (Pempropsu) membentengi produk-produk lokal dari serangan produk impor. Jika tidak dilakukan, dipastikan produk lokal hanya menjadi pajangan di daerahnya sendiri.
“Banyak keluhan yang kita terima dari pengusaha lokal di Sumut terkait produk yang mereka hasilkan ‘terjajah’ oleh membludaknya produk asing. Saya kira hal yang sangat penting untuk disikapi Pempropsu,” kata anggota Komisi B DPRD Sumut, Aduhot Simamora kepada MedanBisnis, Jumat (2/12).

Anehnya, sebutnya, fenomena ini terkesan dibiarkan oleh Pempropsu, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Dinas ini menurutnya hanya beralasan bahwa bukan kewenangannya soal perlindungan itu, akan tetapi langsung dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Menurut Aduhot, pihaknya bisa memahami kewenangan antara Kemndag dan Disperindag. Namun menurutnya, bukan berarti Disperindag tidak bisa membuat terobosan agar produk luar tetap mampu bersaing di pasaran.

“Perlu tindak lanjut dari pemasaran produk lokal. Pempropsu harus berperan membantu bagaimana agar terbangun kemitraan atau jaringan dengan pelaku dunia usaha dalam negeri maupun pasar internasional. Dengan demikian, terbuka akses pemasaran,” sebutnya.

Ditambahkan, dengan menggandeng asosiasi pengusaha seperti Kadin, Apindo dan lainnya, bukan tidak mungkin terhubung pemasaran ke pasar internasional. “Jangan lagilah program-program yang sifatnya konvensional. Lebih dari itu, harus memiliki program yang bisa menembus pasar internasional. Saya kira harus bisa dilakukan,” tambahnya.

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Sumut dengan Disperindag Sumut di gedung dewan, belum lama ini, persoalan ini sudah dibahas. Sayangnya, pembahasan itu belum menghasilkan kesimpulan.

Namun Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan RI, sudah mengeluarkan instrumen safeguards (tindakan pengamanan) untuk melindungi produsen dari serangan produk impor. Instrumen ini sudah disosialisasikan di Medan, 10 November 2011.

Instrumen ini memungkinkan Indonesia memberlakukan pengenaan tarif tambahan terhadap barang impor yang masuk dan pemabatasan kuota impor maupun diterapkan kedua-duanya jika nyata-nyata produsen dalam negeri terpukul dari banjirnya produk impor.

Dengan begitu, peluang bagi produsen dalam negeri untuk tetap raja di negeri sendiri, kini semakin terbuka. Oleh World Trade Organization (WTO/organisasi perdagangan dunia-red), sebutnya safeguards boleh digunakan setiap negara anggota untuk mengantisipasi membanjirnya produk impor di pasar dalam negeri. (benny pasaribu)
sumber: http://www.medanbisnisdaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *