22 PROVINSI BERHASIL TETAPKAN UMP 2012

[JAKARTA] Dari 33 Provinsi di Indonesia, sampai tanggal 2 Desember 2011 baru 22  provinsi yang menetapkan  Upah Minimum Provinsi  (UMP) 2012. Sementara itu 11 provinsi lainnya masih belum menetapkan besaran UMP yang berlaku di wilayahnya.

Kepala Pusat Humas Kemenakertrans, Suhartono, di kantornya, Jumat (2/12), mengatakan, 22 provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2012, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung,  Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan,  dan Papua Barat.  Dalam hal ini Jawa Barat, Jawa Tengah  dan Jawa Timur tidak menetapkan UM.

Suhartono menjelaskan, berdasarkan pemantauan penetapan UMP tahun 2012, provinsi yang menetapkan kenaikan upah tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 18,52 % sedangkan yang kenaikan upah terendah adalah Papua Barat sebesar 3, 35 %.

Sedangkan perbandingan antara UMP dengan KHL yang paling tinggi adalah Provinsi Sumatera Utara. Upah yang diterapkan 115.94 % sedangkan yang terendah adalah Maluku sebesar 56,07%.

Menurut Suhartono, masih terdapat beberapa daerah yang sampai kini belum menetapkan UMP. Rata-rata masih dalam pembahasan Dewan Pengupahan atau menunggu penetapan Gubernur. “Namun kita tetap mendorong percepatan penetapan agar dapat segera disosialisasikan dan diterapkan “ kata Suhartono.

Suhartono mengatakan, dalam penerapan kebijakan untuk menentukan besaran upah minimum memang  harus sangat hati-hati dan memepertimbangkan kepentingan  para terkait yang berhubungan dengan masalah pengupahan.

“Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial, “kata Suhartono.

Suhartono menjelaskan bahwa upah minimum merupakan jaring pengamanan (safety net) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL),  produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Nilai KHL, kata dia, merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam penetapan UMP. Nilai KHL diperoleh melalui survey yang dilakukan unsur tripartit dalam dewan pengupahan sehingga nilai besarannya merupakan hasil bersama antara pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah,” kata Suhartono.

Dikatakan, dalam menetapkan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP ini diharapkan dapat berjalan efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah, “kata Suhartono. [E-8]
sumber: http://www.suarapembaruan.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *