LN BUTUH 50.000 TKI SUMUT

MEDAN (Berita): Ketua Komisi E DPRD Sumut Ir Jhon Hugo Silalahi, MM mengatakan, negara tetangga Singapura dan Malaysiadan Brunai membutuhkan sedikitnya 50.000 TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dari Sumut setiap tahunnya untuk diperkerjakan di sektor formal yang memiliki taraf pendidikan setingkat SMP dan SMA/sederajat.

“Hal itu berdasarkan hasil penjajakan kita bersama Apjati (Assosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja) Sumut,” kata Jhon Hugo Silalahi kepada wartawan, Selasa (29/11) di DPRD Sumut.

Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, pekerjaan sektor formal yang akan menyerap para TKI itu, antara lain jasa konstruksi, perkebunan dan pabrik. Di sektor ini, para TKI akan dihargai dengan upah yang layak atau bahkan mendapat upah yang cukup tinggi, jikapara TKI memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat diandalkan atau unggulan.

Menurut Wakil Ketua FP Demokrat ini, jumlah 50.000 orang TKI yang dibutuhkan tersebut, cukup menggembirakan. Pasalnya, berdasarkan data dari BPS(Badan Pusat Statistik) Sumut menunjukkan, penempatan TKI dari Sumut di luar negeri tahun 2010 baru mencapai 11.000 per tahun. Artinya, 39.000 orang lagi masih dibutuhkan untuk dipekerrjakan. “Kita hanya mampu memenuhi 11.000/tahun, penyebabnya, karena administrasi sangat berbelit-belit,” katanya.

Ditambahkan Jhon Hugo, pada tahun 2010, jumlah angka pengangguran di Sumut mencapai 512.825 orang. Sementara angkatan kerja sebanyak 6.402.893 orang. Dari jumlah itu terdapat 5.890.066 yang sudah mendapatkan lapangan kerja.

“Dengan demikian, selain akan menekan angka pengangguran, jumlah 50.000 orang TKI itu akan meningkatkan penerimaan negara dari devisa. Dengan 11.000 orang TKI saja, devisa yang didapatkan mencapai sekitar Rp10,356 miliar/tahunnya,” sebutnya.

Berkaitan dengan itu, DPRD Sumut, lanjutnya, mendesak Pempropsu, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI), BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI) Sumut, bersama 18 perusahaan penyedia TKI yang berada dibawah naungan Apjati (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) Sumut untuk segera memenuhi kebutuhan luar negeri tersebut.

“DPRD Sumut sendiri, sangat berkeinginan agar kebutuhan 50.000 orang TKI itu bisa dipenuhi daerah ini,sehingga lembaga legislatif berencana membuat Perda(peraturan daerah) untuk mempermudah penempatan TKI, agar terhindar dari penekanan berupa pungli (pungutan liar) maupun administrasi yang berbelit-belit yang selama ini menimpa TKI,” ujar mantan Bupati Simalungun ini.

Untuk itu, Komisi E akan mengundang Dinas Tenaga Kerja Sumut, BNP2TKI, BP3TKI Sumut, APJATI Sumut dan pihak asuransi yang selama ini terkesan monopoli terhadap asuransi TKI, sebab bagaimanapun semua pihak sangat menginginkan para TKI yang tersebar di sejumlah kabuopaten/Kota dapat dipekerjakan ke luar negeri.(irm)
sumber: http://beritasore.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *