POLONIA JADI BANDARA INTERNASIONAL

MEDAN ( Berita ) : Para pengembang yang telah merencanakan pembangunan di areal Bandara Polonia, diperkirakan akan kecewa, karena pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan Bandara itu tidak dipindah ke Kualanamu.‘

’Artinya Bandara Polonia, tetap beroperasi seperti saat ini, walaupun Bandara Kualanamu selesai nanti,’’ kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Zulkifli Effendi Siregar, di gedung dewan, Kamis (24/11).

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPRD Sigit Pramono Asri. Disebutkan Zulkifli Effendi Siregar, Peraturan Presiden menyangkut keberadaan Bandara Polonia dikeluarkan 20 September 2011.

Yakni Perpres No.62/2011 tentang Medan-Binjai-Deli-serdang-Tanah Karo (Mebidangro). Dalam salah satu pasal di Perpresitu disebutkan, Bandara di Mebidangroitu ada dua.

Bandara Polonia dan Bandara Kualanamu. Dengan begitu,menurut Zulkifli Effendi, Bandara Polonia tetap beroperasi seperti saat ini. Sebagai Bandara internasional dan pangkalan udara  TNI AU.

Berkaitan dengan keluarnya Perpres ini, Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri, meminta Pemko Medan untuk mengevaluasi keberadaan Central Bisnis Distrik (CBD). Dia mendengar, Pemko Medan sudah berencana menjadikan seluruh areal Bandara Polonia sebagai CBD. ‘

’Kita minta Pemko Medan jangan sembarangan mengeluarkan izin mendirikan bangunan,’’ katanya. Sigit Pramono, menilai positif pemerintah mengeluarkan Perpres tersebut.

Yakni untuk menyelamatkan Medan dari pembangunan yang tidak sehat. Bila Bandara Polonia ditutup, pembangunan akan menumpuk di Kota Medan. ‘’Dengan Perpres itu, pembangunan akan terbatas. Dan ini dapat memacu pembangunan di Binjai, Deliser-dang dan Tanah Karo,’’ katanya.

Bubarkan P2TL

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sumut Marahalim Harahap, mendesak pihak PLN untuk membubarkan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Alasannya karena kendaraa sikap petugasnya yang arogan dan hanya menindak pelanggan kecil tanpa dapat membela diri.

Marahalim Harahap, mengeluarkan pernyataan itu dalam rapat dengar pendapat Komisi D dengan jajaran direksi PT PLN Sumut. Sayangnya rapat yang dipimpin Ketua Komisi D,Yan Syahrin, itu harus ditunda karena tidak dihadiri langsung Dirut PT PLN.

Perusahaan ini hanya mengutus beberapa orang di level menejer saja.Sebelum rapat ditutup, Marahalim, meminta staf PT PLN menyampaikan ke atasan mereka tentang permintaan dewan yang minta tim P2TL dibubarkan saja.

Kerja tim ini hanya mengintimidasi pelanggan kecil. Sementara pencurian listrik diindustri-industri besar tidak tersentuh. Dia memaparkan indikasi pencurian listrik di industri besar. Yakni dari masih seringnya terjadi pemadaman listrik.

Konfirmasi yang diperolehnya dari pimpinan ranting PLN saat mati listrik adalah karena depisit. Sementara dari penjelasan beberapa kali rapat dengar pendapat, Dirut PLN menyebutkan kita surplus listrik pada beban puncak.

Dari jawaban yang berbeda ini, menurut Marahalim, muncul kecurigaan kalau masih terjadi pencurian tenaga listrik yang cukup besar. Dia mengaku lebih percaya dengan pernyataan pimpinan ranting dari pada pernyataan Dirut.

Karena pimpinan ranting PLN mengetahui teknis di lapangan. Dikaitkan dengan pelaksanaan tugas P2TL, kata Marahalim Harahap, selama ini hanya menindak pelanggan rumahtangga.

Padahal yang menggunakan listrik berdaya tinggi adalah industri besar. Sementara dari informasi masyarakat yang masuk ke dewan, banyak dicurigai industri di Kawasan Industri Medan (KIM) mencuri arus listrik. ‘’Mengapa tidak pernah kita dengar mereka ditindak,’’ katanya. (WSP/m12)
sumber: http://beritasore.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *