JATAH UREA BERSUBSIDI DI SIANTAR DIKURANGI

MedanBisnis – Siantar. Pemerintah terpaksa mengurangi jatah pupuk urea bersubsidi di Kota Pematangsiantar. Pasalnya, penyerapan pupuk bersubsidi di daerah ini dinilai sangat rendah dari yang dialokasikan melalui SK Gubsu.
Kepada MedanBisnis, Kepala Perwakilan PT Pusri Siantar, Desember Simamora, mengatakan, berdasarkan SK Gubsu, awalnya Siantar memperoleh urea bersubsidi sebanyak 2.010 ton. Namun karena dinilai sangat rendah dalam penyerapan pupuk urea yang disediakan jatah ini dikurangi menjadi 1.510 atau berkurang 500 ton.

Saat ini, lanjutnya, Pemko Pematangsiantar sedang merivisi alokasi kebutuhan setiap kecamatan pupuk urea bersubsidi di Siantar. “Jatah 500 ton dari Siantar ini akan dialihkan ke kabupaten/kota yang membutuhkannya,” katanya.

Desember menggambarkan, pada Oktober 2011 lalu penyerapan pupuk urea bersubsidi hanya 735,6 ton dari jatah 1.510 ton, berarti masih sekitar 50% sementara tahun 2011 tinggal satu bulan lebih lagi.

Wakil ketua HKTI Siantar, Hendri Dunan Pardede menyesalkan adanya pemotongan jatah ini. Dikhawatirkan, pemotongan ini berdampak pada pengalokasian tahun depan. Karena itu, ia menyarankan Pemko Pematangsiantar harus mengajukan alokasi sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terjadi lagi pemotongan.

Begitupun, kata Hendri Dunan, melihat potensi pertanian yang ada di Siantar jatah 2010 ton di Siantar sangat ideal artinya jumlah ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Sayangnya, waktu penyaluran pupuk urea bersubsidi sering tidak  dengan kebutuhan petani.

Misalnya, kebutuhan pupuk di kalangan petani terjadi pada musim tanam Februari lalu. Saat itu, pupuk bersubsidi belum tersedia berikut dengan belum adanya SK Gubsu tentang alokasi pupuk bersubsidi. “Belakangan, petani menggunakan pupuk non subsidi. Jadi, jika penyerapan rendah, bukan berarti petani tidak butuh,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sawi Jaya Kecamatan Siantar Martoba, Harapan Silalahi mengatakan, petani di anggota kelompok yang dipimpinnya masih membutuhkan urea bersubsidi. Justeru ia menilai pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian tidak peduli akan kebutuhan petani.

Terakhir dirinya bersama Kelompok Tani Sawi Jaya memperoleh pupuk urea bersubsidi pada musim tanam Juli. Setelah itu, tidak ada lagi penebusan sebab informasi keberadaan pupuk urea simpangsiur di kalangan petani. “Ada informasi pupuk urea tidak disediakan PT Pusri lagi namun sudah disediakan Pupuk Iskandar Muda. Perubahan ini membuat petani tidak mengajukan RDKK lagi,” katanya. ( jannes silaban)
sumber: http://www.medanbisnisdaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *