PEMDA DINILAI BELUM JAMIN PENYEDIAAN PUPUK BERSUBSIDI

MedanBisnis – Medan. Komisi B DPRD Propinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai, pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota masih belum sepenuhnya menjamin penyadiaan pupuk bersubsidi kepada petani. Terbukti daya serap petani terhadap pupuk bersubsidi hanya 70% dari 235.000 ton jumlah kuota yang disediakan pemerintah.
Penilaian itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut T Dirkansyah Abu Subhan Ali kepada wartawan, usai memimpin rapat dengar pendapat dengan produsen dan penyalur pupuk PT PIM dan PT Petrokimia, dihadiri sekretaris dan anggota Komisi B lainnya seperti M Nuh, Brilian Moktar, Japorman Saragih, Sudirman Halawa, Ristiawaty, Tiasyah Ritonga, dan Irwansyah Damanik, di Gedung Dewan, Senin (21/11).

Dirkansyah yang akrab dipanggil Dicky menyebutkan, harusnya, Pemkab/Pemko ikut menjamin pembayaran pupuk bersubsidi di daerah masing-masing, seperti sistem pembayaran raskin (beras miskin).

Untuk penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi, harus ada alternatif lain seperti yang dilakukan terhadap penyaluran raskin melalui kelurahan-kelurahan. Di mana pemerintah daerah menyediakan stok beras raskin di kelurahan untuk masyarakat miskin yang setiap saat membutuhkan.

“Penyaluran pupuk bersubsidi ala raskin, pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dapat dipantau dan penyimpangan dapat diminimalisir. Bukan seperti pendistribusian ala produsen yang dilakukan selama ini, dimana penjualan pupuk dilakukan di kios-kios meski ditentukan, tidak memberikan jaminan kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi benar-benar aman,” ujarnya.

Dicky juga minta Pempropsu maupun Pemkab/Pemko agar menyesuaikan pengusulan jumlah kuota pupuk bersubsidi kepada pemerintah pusat dengan musim tanam para petani. “Kalau musim tanam bulan April, harusnya Pemkab/Pemko maupun Pempropsu sudah siap sedia atau stanby pengusulannya di bulan Desember atau 4 bulan sebelum musim tanam, sehingga pihak produsen dapat mendistribusikannya tepat waktu,” ujarnya.

Untuk itu, ujar Dicky lagi, Komisi B DPRD Sumut akan melakukan rapat dengar pendapatan lanjutan dengan mengundang Asisten II Setdapropsu, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan yang erat kaitannya dengan penggunaan pupuk bersubsidi khususnya jenis Urea.

“Dalam rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait itu, akan diketahui berapa ton pupuk bersubsidi yang dibutuhkan dan disesuaikan pendistribusiannya dengan musim tanam, agar kebutuhan benar-benar cukup dan petani tidak susah mendapatkan pupuk bersubsidi seperti selama ini,” katanya.

Dicky juga mengakui,Komisi B DPRD Sumut telah memberi apresiasi terhadap upaya pihak produsen membuat dua warna untuk membedakan pupuk bersubsidi (warna merha muda/pink) dengan pupuk non subsidi (warna putih).

Sementara Kepala Penjualan Wilayah (KPW) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Aliussani dalam rapat menyebutkan, produsen pupuk segera memproduksi urea berwarna TMT per 1 Oktober 2011, warna merah jambu untuk bersubsidi dan per 1 Januari 2012 diharapkan tidak ada lagi urea putih bersubsidi di lapangan. Hal ini dikoordinasikan dengan Kementrian Pertanian cq Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.

Disebutkan, pewarnaan Urea bersubsidi merah muda disepekati berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR-RI dengan Mentan dan arahan pertanian 18 Juli 2011, dengan pertimbangan warna pink/merah muda tidak mengubah komposisi kandungan unsure hara nitrogen (46%) sesuai SNI, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, karena menggunakan jenis warna dengan bahan golongan food grade, sehingga aman, baik bagi tanaman maupun lingkungan. (benny pasaribu)
sumber: http://www.medanbisnisdaily.com

This entry was posted in Berita, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *