KETUA POKJA INALUM DUKUNG 10 PEMDA RAIH SAHAM

JAKARTA-Proses menuju pengambilalihan 100 persen saham PT Indonesia Asahan Alumuniam (Inalum) oleh pemerintah RI terus berjalan. Setelah Pemerintah bersama DPR sepakat mengalokasikan dana Rp2 triliun untuk mengambil alih 58,88 persen saham Inalum yang selama ini dikuasai konsorsium 12 investor Jepang, langkah lanjutan dilakukan dengan membahas hal-hal teknis.

Kemarin, bertempat di sebuah hotel di Jakarta, kelompok kerja (pokja) penyiapan pengakhiran master agreement yang tugasnya mempersiapkan pemutusan kontrak dengan perusahaan Jepang Nippon Asahan Alumunium (NAA) menggelar rapat.

Wakil Bupati Samosir, Mangadap Sinaga, usai rapat menjelaskan bahwa rapat ini membahas dua isu pokok. Pertama, membahas hal-hal teknis pemutusan kontrak, baik dari aspek politis, ekonomi, hukum, teknis, bisnis dan keuangan. Kedua, membahas hal-hal teknis pengembangan PT Inalum pascaputus kontrak 2013.

Untuk hal teknis pemutusan kontrak, kata Mangadap Sinaga, tahapannya saat ini sudah masuk proses audit keuangan PT Inalum, yang dilakukan oleh tim auditor independen. “Audit ini harus sudah selesai Maret 2012,” ujar Mangadap Sinaga kepada Sumut Pos di Jakarta, Senin (21/11). Mangadap hadir mewakili Bupati Samosir Mangindar Simbolon yang sedang ada tugas lain di Medan.

Sedang masalah pengembangan Inalum pasca 2013, lanjutnya, dibahas bagaimana upaya peningkatakn kapasitas produksi, peningkatan diversifikasi ke arah produk hilir yang punya nilai tambah lebih tinggi, pengembangan teknologi, pengembangan usaha, dan lain-lain.

“Dibahas juga bagaimana agar ke depan lebih efisien lagi manajemen Inalum,” terangnya. Selain Mangadap, hadir juga perwakilan dari 10 pemkab/pemko yang ada di sekitar Danau Toba juga masuk sebagai anggota Pokja antara lain Humbahas, Tobasa, Asahan, dan yang lainnya.

Seperti diketahui, 10 Pemkab/Pemko itu adalah Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjungbalai. Rapat dipimpin Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kementrian Perindustrian Agus Tjahayana Wirakusumah, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pengarah Pokja.

Mangadap menjelaskan, dalam rapat tersebut pihaknya kembali menyampaikan aspirasi keharusan Pemda mendapat jatah saham di Inalum. Agus Tjahayana sebagai wakil pemerintah pusat, lanjut Mangadap, menyatakan mendukung aspirasi itu. Hanya saja, dalam rapat tersebut tidak secara khusus membahas berapa porsi saham yang akan diberikan ke pemda. “Tapi prinsipnya beliau (Agus Tjahayana, Red) mendukung. Tapi ini belum dibahas karena yang mendesak adalah pengambilalihan dulu,” terangnya.

Mengenai siapa yang nantinya dipercaya sebagai pengelola, apakah BUMN yang sudah ada atau dibentuk BUMN yang baru, juga belum dibicarakan. “Kita masih fokus pada tahapan pengambilalihan. Masalah itu (pengelola dan jatah saham pemda, Red) akan dibahas lebih teknis lagi di pembahasan lanjutan,” paparnya.

Seperti diketahui, Pemerintah bersama DPR telah sepakat mengalokasikan dana sebesar Rp2 trilun untuk mengambil alih 58,88 persen saham Inalum yang selama ini dikuasai konsorsium 12 investor Jepang. Dana sebesar Rp2 triliun itu telah dimasukkan ke dalam RAPBN 2012. Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menjelaskan, dana Rp2 triliun itu, lanjut anggota DPR dari dapil Sumut itu, nantinya menjadi dasar untuk proses negosiasi dengan konsorsium Jepang.  Kalau misalnya dana itu nantinya masih kurang, maka akan dialokasikan lagi di APBN-Perubahan.

Inalum merupakan perusahaan pengolahan aluminium yang beroperasi sejak 1982 dengan kapasitas terpasang 225 ribu ton aluminium batangan per tahun. Investasi proyek tersebut sekitar US$ 2 miliar, termasuk pabrik smleter dan pembangkit listrik tenaga air Asahan II. Pemegang saham Inalum terdiri dari pemerintah RI 41,12 persen dan konsorsium 12 investor Jepang 58,88 persen. (sam)
sumber: http://www.hariansumutpos.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *