JUAL-BELI GELAR AKADEMIK

Oleh : Posman Sibuea. Wajah dunia pendidikan tinggi di Sumatera Utara tercoreng dengan
berita di media massa yang menduga telah terjadi jual beli gelar akademik di sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS). Masyarakat menilai tragedi ini bak pukulan telak ke jantung pendidikan tinggi karena boroker pendidikan yang dilakukan sebagian oknum dosen adalah aib yang amat memalukan. Dosen sebagai pejaga gawang moral dan etika sudah terkontaminasi virus komersialisasi pendidikan.
Koordinator Kopertis Wilayah I Medan-Aceh Prof Moehammad Nawawiy Loebis menghimbau agar masyarakat memberitahukan PTS yang melakukan praktik curang itu (Tribun Medan, 4/11/2011). Pendapat sebagian masyarakat informasi ini sudah lama mendengung, tetapi sulit membuktikannya. Karena pihak yang terlibat, baik yang mengeluarkan ijazah maupun yang mendapat ijazah tidak mau buka-bukaan.

Yang paling disesalkan praktik jual beli gelar dilakukan sebagian guru untuk mengejar gelar S1 guna kepentingan sertifikasi. Pertanyaannya apakah perguruan tinggi swasta yang mengeluarkan ijazah instan itu terakreditasi dari Kemendikbud?

Disalahgunakan

Meski bukan berita baru lagi, kehausan terhadap gelar akademik kini kian dirasakan seiring dengan lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen yang menuntut setiap guru untuk mencapai gelar sarjana guna mendapatkan sertifikasi. Tuntutan seperti ini adalah baik sebab dapat meningkatkan profesionalisme guru untuk mendidik dan mengajar.

Sayangnya, niat baik para guru untuk meningkatkan jenjang pendidikan hingga ke S1 atau S2 disalahgunakan oleh sejumlah oknum di berbagai perguruan tinggi yang belum terakreditasi untuk memberikan gelar akademik secara mudah dan murah. Hanya dengan kuliah satu – dua kali seminggu dan dengan membayar uang kuliah yang sudah disepakati, dalam tempo 2 tahun gelar akademik pun sudah ditangan.

Bercermin dari jual beli ijazah sarjana pendidikan, maka masalah kualitas guru di Indonesia sangat terkait dengan mutu pendidikan. Keterkaitan ini dapat dilukiskan ketika perguruan tinggi (PT) menerima mahasiswa dari lulusan SMU, SMU menerima lulusan SMP dan SLTP menerima lulusan SD. Sementara mutu lulusan SMU, SMP dan SD amat tergantung dari mutu lulusan Fakultas Pendidikan (dulu IKIP) yang menjadi gurunya. Sayang, kini minat orang menjadi guru amat rendah.

Rendahnya minat orang menjadi guru tak lepas dari masa depan guru yang dianggap tak mungkin menjadi orang kaya. Menurut ahli kesehatan jiwa, guru – mungkin juga sebagian besar dosen dan peneliti – adalah profesi yang tergolong berisiko tinggi untuk terkena stres. Beragam masalahnya, namun salah satunya adalah gaji guru di Indonesia termasuk paling rendah di ASEAN. Dampaknya, kini banyak guru yang masuk dalam perangkap utang karena gajinya tidak cukup untuk biaya hidup, biaya sekolah anak, biaya kontrak rumah dan kebutuhan hidup lainnya.

Untuk era sekarang yang sarat dengan kemajuan teknologi informasi, berbicara tentang kesejahteraan guru ibarat mengurai cerita sedih bak sebuah serial sinetron yang mengisahkan tentang suatu kehidupan yang termajinalisasi. Guru yang dikenal dengan sebutan “pahlawan tanpa tanda jasa”, selalu pasrah menerima nasib karena mereka dianggap belum memiliki bargaining posisi kuat untuk memperjuangkan haknya sebagai warga negara yang mempunyai peran sentral meningkatkan kualitas SDM.

Pasar Gelap Jual Beli Gelar Sarjana

Nasib gurupun tidak berhenti disitu. Mereka jadi objek permainan mekanisme pasar gelap jual beli gelar sarjana. Iklannya yang kian marak belakangan ini telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Yang patut disedihkan adalah gejala haus gelar akademik ini tidak hanya ditingkat guru, tapi juga telah merasuk di tingkat elit politik negeri ini. Ada pemahaman baru, di negeri yang masih belajar berdemokrasi ini, segalanya bisa diperjual belikan. Sebut saja berbagai kasus korupsi yang tidak bisa dituntaskan di pengadilan karena ada praktik “dagang hukum”.

Demikian juga kasus jual beli suara dalam pilkada Bupati atau Gubernur di berbagai daerah, kasus jual beli nilai ujian di sejumlah perguruan tinggi dan maraknya joki yang menjual jasanya saat ujian penerimaan mahasiswa baru. Bahkan disinyalir sebagian mahasiswa saat membuat tugas akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan melakukan transaksi sejumlah uang dengan pihak makelar skripsi.

Fenomena jual beli gelar selain tak bisa dilepaskan dari adanya permintaan pasar tenaga kerja yang berlabel legal formal, juga berkolaborasi dengan konsumerisme yang mengedepankan budaya instan. Gelar akademik pun dianggap sebagai komoditas yang bisa dikonsumsi dalam arti dibeli untuk dipajang dan dikoleksi. Mereka yang gemar mengoleksi berbagai gelar akademik seperti Dr/PhD, MA, MBA, MSc dan Profesor, mulai dari pengusaha, anggota DPR(D), bupati, gubernur, pejabat militer, polisi hingga pendeta.

Berbagai gelar tersebut dipasang di depan atau di belakang namanya. Para “kolektor” gelar akademik ini memburunya hanya dengan merogoh kocek Rp 5 juta dan ditambah biaya perjalanan ke tempat di mana gelar tersebut diperjual belikan.

Minat masyarakat yang besar terhadap gelar akademik menjadi fenomena konsumerisme dan keinginan untuk pamer sehingga merupakan potensi pasar yang menggiurkan bagi pelaku bisnis. Maka tak heran, jika saat ini tumbuh subur – bak cendawan di musim hujan – makelar dan broker pendidikan yang menempatkan gelar akademik sebagai komoditas yang menguntungkan. Iklannya pun kini lebih terbuka, tidak lagi hanya di media massa seperti koran dan majalah, tapi kerap dipasang sebagai spanduk di persimpangan jalan-jalan protokol bersamaan dengan spanduk informasi produk industri lainnya.

Ironisnya, praktik jual beli gelar ini tidak mengusik kepentingan masyarakat banyak. Seorang sahabat yang punya hobi berdagang berujar, “mengapa mesti diributkan, bukankah ini membantu pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja baru bagi sebagian penganggur akibat gagal ujian CPNS?”.

Pemahaman sebagian besar masyarakat tentang tujuan pendidikan masih kabur. Pendidikan masih diartikan secara bias dan parsial, semata berorientasi pada gelar. Pada hal hakekat pendidikan adalah proses belajar mengajar yang memberikan pencerdasan peserta didik lewat transformasi ilmu pengetahuan. Mereduksi makna pembelajaran dengan menyediakan pendidikan alternatif dengan biaya murah tanpa proses yang benar hanya untuk sebuah gelar merupakan kejahatan intelektual.

Pemujaan gelar palsu pascasarjana sebagai benda berhala dilakukan oleh mereka yang menganut nilai-nilai feodalisme modern dan mengalami krisis identitas. Masyarakat seperti ini kerap menempatkan simbol tidak pada tempatnya dan lebih mementingkan kemasan ketimbang substansinya. Penetrasi budaya kapitalisme modern telah menempatkan gelar sebagai aksesori yang digunakan orang untuk mendandani diri. Praktik ini telah mencederai roh pendidikan sebagai tempat pencarian kebenaran, ruang berkomunikasi ilmu pengetahuan dan tempat persemaian nilai-nilai kejujuran. Maka ketika ada orang yang memakai gelar produk pendidikan instan, secara sengaja telah menumbuhkan budaya pelecehan akademis dan melakukan proses pembodohan masyarakat secara sistematis.

Model Solusi

Broker pendidikan menjadi sisi gelap dunia pendidikan. Nilai luhur pendidikan yang kerap dibenturkan pada kepentingan untuk mengais rezeki merupakan perilaku murahan yang memberi teladan tidak baik. Sama halnya dengan budaya sebagian mahasiswa yang memelihara dan mengembangkan hobbi menyontek dan nurani sebagian guru yang terkontaminasi virus komersialisasi pendidikan sehingga tidak segan membocorkan soal ujian karena diberi iming-iming uang.

Inilah awal munculnya berbagai kasus kejahatan terhadap etika pendidikan seperti mahasiswa menyogok dosen, ijazah palsu, pemberian profesor kepada yang bukan dosen dan jual beli gelar akademik.

Fenomena-fenomena jalan pintas ini berjalan pelan tapi pasti dan kian mengkristal. Bila jual beli gelar akademik berkedok pendidikan murah ini ditiru dan dijadikan “proyek percontohan” oleh generasi yang akan datang, jelas bukan warisan yang baik.

Solusinya sederhana, pemerintah harus menindak tegas, sesuai prosedur hukum, perguruan tinggi yang tidak terakreditasi tetapi melakukan operasional jual beli gelar. Mendiknas bisa menutup lembaga biro jasa yang menawarkan gelar itu karena mereka telah menyesatkan masyarakat. Jika tidak akan kian mencoreng citra kependidikan di Tanah Air.

Skandal manipulasi gelar akademik dan broker pendidikan tidak bisa dibiarkan terus berjalan. Guru, guna meningkatkan kemampuan akademisnya hendaknya tidak terpancing untuk kuliah pada perguruan tinggi dengan sistem pendidikan instan yang berorientasi jual beli gelar. Pejabat dan pengusaha yang terlanjur membeli gelar magister, doktor atau profesor harus malu memakai gelar dan jabatan akademik tersebut. Tanpa gelar pun, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati dan anggota DPR akan dihormati masyarakat sepanjang kinerja dan moralitasnya baik.

Dilain pihak, pejabat atau perorangan yang bukan dosen yang terlanjur diberi profesor, secara suka rela harus mengembalikan jabatan akademis dosen ini kepada universitas atau instansi yang memberikan. Gelar profesor, sesuai UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendididikan Nasional, hanya disandang seorang dosen aktif yang memiliki kompetensi ilmiah yang dinilai atas dasar track record tridarma perguruan tinggi yang sudah dilakukan.

Penangkalan gelar palsu hanya bisa dilakukan dengan membangun rasa malu. Sebab maraknya jual beli gelar disebabkan orang ingin menaikkan gengsi dengan menghalalkan pepesan kosong bernama gelar.***

Medan, 8 Nopember 2011

Penulis adalah Guru Besar di Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Unika Santo Thomas SU Medan.
sumber: http://analisadaily.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *