DENDA KENDARAAN NON-ACEH HARUS DISERTAI PERBAIKAN PERILAKU POLISI

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Penerapan ancaman denda Rp 50 juta dan hukuman kurungan bagi pemilik kendaraan bermotor dengan plat luar Aceh (non-BL) harus disertai perbaikan struktur dan perilaku ditubuh aparat kepolisian di Aceh sebagai eksekutor di lapangan. Selain itu, kebijakan tersebut semestinya disertai evaluasi dalam tahapan pelaksanaannya.

“Menurut kami, qanun yang mengatur penerapan denda dan kurungan itu tak akan efektif jika tak ada perbaikan struktur dan perilaku aparat kepolisian di lapangan. Selama ini juga banyak qanun di Aceh tak efektif pelaksanaannya karena sekadar dibuat dan dievaluasi,” ujar Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, Kamis (10/11/2011).

DPR Aceh saat ini tengah membahas Rancangan Qanun Pajak Aceh. Dalam Raqanun tersebut termaktub aturan mengenai ancaman denda Rp 50 juta atau sanksi kurungan 6 bulan atas pemilik kendaraan yang lalai memutasikan kendaraannya ke plat BL (Aceh) dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan.

Ancaman denda dan sanksi itu berlaku untuk kendaraan umum, niaga, maupun pribadi. Ketentuan ini rencananya aka n diberlakukan tahun 2012.

Menurut Alfian, pelaksanaan ketentuan tersebut sangat tergantung kepada aparat kepolisian di jalan. Selama ini, ketentuan aturan berlalu lintas kerap tak efektif karena adanya permainan oknum aparat melalui denda damai.

Jangan sampai kemudian dalam pelaksanaannya seperti aturan lalu lintas yang lain yang bisa selesai melalui uang damai kepada apar at. Jika itu terjadi, sulit berharap banyak ini akan menjadi sumber PAD (pendapatan asli daerah) yang signifikan untuk Aceh, ujar Alfian.

Di samping itu, lanjut dia, banyak qanun tak efektif pelaksanaannya karena tak adanya evaluasi dari DPR Aceh sendiri. Begitu selesai membuat qanun, legislatif maupun eksekutif cenderung lepas tangan. Bahkan, dari pengamatan saya, hanya qanun tentang keuangaan daerah yang selama ini efektif. Qanun-qanun yang lain kurang, imbuh dia.

Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Komisaris Besar Unggul Sedyantoro, mengatakan, keberadaan qanun pajak yang mengatur sanksi dan denda bagi kendaraan bermotor berplat non-BL sangat wajar bagi Aceh.

Selama ini, banyak potensi sumber PAD untuk Aceh melayang ke daerah lain karena kebanyak kend araan-kendaraan bermotor di Aceh yang berplat non-BL. Mereka membayarkan pajak mobilnya ke daerah lain.

Padahal, mereka sering melintas jalan-jalan di Aceh. Aceh pun hanya kebagian kerusakan jalan. PAD mengalir ke daerah lain, ujar Unggul.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Aceh Amir Helmi mengatakan, pembahasan raqanun tersebut saat ini masih di tahap Komisi C. Selanjutnya, akan ada rapat yang melibatkan fraksi, komisi, dan seluruh anggota DPR Aceh. Jika masih ada keberatan, akan digelar rapat badan musyawarah yang melibatkan eksekutif.

“Baru kemudian setelah masing-masing pihak menyetujui, raqanun disahkan,” tandas dia.
sumber : http://regional.kompas.com

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *