MASSA DEMO DPRD KARO MINTA TUTUP GALIAN C DOLOMITE

KABANJAHE ( Berita ): Massa dari berbagai desa diKab. Karo aksi demo di DPRD, Kabanjahe menuntut segera penutupan Galian C jenis dolomite, Senin (1/11). Mereka tiba di gedung dewan dengan menumpang puluhan truk.

Warga tersebut antara lain dari Desa Kuta Buluh, Kuta Kepar, Susuk, Tiganderket, Panempan,Tanpak Kuda, Payung, dan Forum Mahasiswa Nasional (Formanas) Kab. Karo.

Galian C itu di Desa Kuta Kepar,  Kec. Tiganderkat, Kec. Kuta Buluh, dianggap telah melanggar ketentuan SK Menteri Kehutanan No SK.44 / Menhut – II / 2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di wilayah Sumatera Utara,dan melanggar ketentuan tentang Perizinan Terpadu Kabupaten Karo 2006.

“Galian C dolomite di Desa Desa Kuta Kepar, Kec. Tiganderkat, Kec. Kuta Buluh, Kab. Karo selama ini telah meresahkan masyarakat,” terang Pangab Kabagun selaku kordinator lapangan.

Dalam aksi itu sempat terjadi saling dorong dengan petugas Polres Karo. Namun, akhirnya utusan massa diterima Ketua DPRD Karo di dalam gedung rakyat tersebut. Para pendemo meneriakkan yel–yel menyoroti wakil rakyat yang seharusnya merakyat.

Massa juga menyatakan tidak mau menjadi pengemis dan terus menerus berdialog di DPRD Karo.Pernyataan itu membuat suasana mulai tegang antara anggota dewan dan pendemo bersetigang dengan anggota dewan,karena massa meminta saat itu juga hadir Bupati Karo.

Namun,hal itu tidak bisa dipenuhi dewan.“Kami minta putusan DPRD sekarang juga. Jika tidak bisa, maka kami bertahan dan menginap dipendopo, serta segera ke kantor Bupati,” teriak massa.

Dalam orasinya, terungkap sesuai dengan hasil investigasi langsung  di Desa Susuk, Mardinding, Kuta Kepar, Kuta Buluh, banyak warga yang ingin mengurus perpanjangan izin lokasi dolomite ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karo, tapi semua ditolak aparat Kantor Perizinan dengan alasan seluruh lokasi dolomite di desa tersebut kawasan hutan sesuai SK.44/Menhut-II/2005.

Sementara, Erjuadi Sembiring selaku Presidium Formanas Kab. Karo didampingi Charles Sembiring mengemukakan, juga telah menemukan 5 lokasi penggalian dolomite yang sudah mempunyai izin sejak 2007 dan akan berakhir pada 2012.

Padahal, dalam SK 44 Menhut bila dikaitkan dengan keterangan aparat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Karo tentang pengeluaran izin, disimpulkan usaha galian c di Desa Kuta Kepar dan Kuta Buluh adalah illegal, dan sarat dengan konspirasi mafia dolomite, dan penguasa.

“Lima izin lokasi yang kami sebutkan di atas, ternyata dalam pelaksanaannya sehari-hari termasuk pendistribusiannya kepabrik dibackup Koperasi Badan Peradian Militer (Baradmil).

Kami heran terhadap Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi yang terkesan ‘tutup mata’, terhadap hal tersebut,’’ujarnya. Seharusnya, lanjut dia, Bupati Karo tidak boleh pilih bulu terha-dap rakyatnya, ini sama saja dengan kebijakan konyol serta margono (sembarangan dan tidak bertanggung jawab). Sekitar jam 14.00, massa bergerak menuju Kantor Bupati Karo guna bertemu dengan bupati dan meminta bukti atas persoalan yang belum tuntas di Bumi Turang. (WSP/c19)
sumber: http://beritasore.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *