FLY OVER, PEMKO TERUS MUSYAWARAH

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan masih terus berupaya melakukan pendekatan terhadap pemilik 21 persil (bidang tanah) Simpang Pos agar berkenan menerima ganti rugip royek pembangunan jembatan layang (fly over ) DjaminGinting.

Bahkan, sebelum peletakan batu pertama dimulai awal tahun depan,Pemko berupaya menghindari konsinyasi ke pengadilan. “Saat ini kami tetap upayakan pendekatan untuk menghindarkan konsinyasi, kita selesaikan dengan musyawarah,” kata Walikota Medan, Rahudman Harahap. Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian.

Rahudman menyebutkan, dari 21 persil yang belum menerima ganti rugi,hanya 10 persil yang merupakan bangunan. “Itu kan tinggal 10 persil lagi yang bangunan, selebihnya tanah kosong.Makanya tim apresial ganti rugi masih mengupayakan untuk musyawarah, kita hindari konsinyasi,” sebutnya.

Sebelumnya, Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri, mengatakan, masih ada 21 persil lahan warga yang belum diganti rugi oleh tim apresial,karena mereka masih kesulitan menemukan ahli waris pemilik tanah tersebut. “Saat ini yang sulit itu menemukan ahli waris pemilik tanah tersebut.Ada yang ahli warisnya tidak berada di sini,ada yang di Jakarta.Tapi rata-rata saya yakin mereka mau menerima untuk diganti rugi,” terang Syaiful.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Setdako Medan, Ahmad Basyaruddin, mengaku tidak mengetahui status besi dan batu sisa reruntuhan rumah yang dihancurkan terkait pembangunan fly over tersebut.Sebab, itu kewenangan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan.

“Tidak tahu saya statusnya seperti apa.Yang menghancurkan Dinas TRTB Kota Medan.

Nantilah saya tanyakan dulu ke mereka,” jelas Ahmad Basyaruddin. Saat ini besi-besi sisa dari reruntuhan rumah tersebut sudah diambil masyarakat sekitar. Menurut Kadis TRTB Kota Medan Sampurno Pohan, hal itu tak jadi masalah. Dia mengatakan,untuk besi dan batu bata sisa reruntuhan tidak dihitung lagi, jadi masyarakat dibolehkan mengambil. Sedangkan lahannya menjadi aset Pemprov Sumut.

Sebab,dana ganti rugi dari APBD provinsi, bukan kota. “Lahannya saja jadi aset Pemprovsu. Sedangkan besi dan batu bata yang masih bisa digunakan tidak kami hitung lagi. Jadi, tidak ada masalah diambil warga dan kami tidak awasi,” tandasnya.
sumber: http://waspada.co.id

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *